Jakarta: Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkapkan motif membuat artikel soal keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Denny mengeklaim ikhtiar itu guna menjaga muruah demokrasi.
"Agar menjaga Pilpres 2024 free and fair dari bidang tata negara karena dalam ilmu tata negara diajarkan pemilu jujur dan adil," kata Denny dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Demi IKN, Jokowi Inginkan 2 Capres Tanpa Anies?’ Minggu, 30 April 2023.
Denny mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan wasit pemilu. Presiden juga disebut berperan sebagai wasit selain penyelenggara pesta demokrasi.
"Pada dasarnya wasit tidak netral, di satu sisi memberi (tendangan) penalti ke Ganjar (Pranowo) supaya menang, di sisi lain memberi kartu merah ke Anies (Baswedan) meski tidak ada pelanggaran," ujar dia.
Denny menegaskan wasit dalam sebuah pertandingan seyogianya bersikap adil. Publik sebagai penonton pertandingan diajak cerdas dengan tidak termakan hoaks.
"Semua orang berhak mendukung dan mencoblos, tapi tidak pakai pengaruh dan kewenangannya untuk mendukung satu capres," tegas dia.
Denny menyinggung salah satu poin di artikelnya yang ramai diperbincangkan. Yakni, upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Presiden membiarkan itu dan menurut saya sangat mengganggu demokrasi kepartaian," tutur dia.
Denny menyebut pembiaran itu bisa membuat pemilu tidak sehat. Sebab, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk mengambil alih Demokrat.
"Kalau (Moeldoko) menang, Demokrat diambil alih, tidak bisa mendukung Anies," jelas dia.
Sebelumnya, Denny membuat artikel berjudul "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies". Tulisan itu ia unggah melalui laman Integritylawfirm.com pada Senin, 24 April 2023.
Artikel itu berisi analisis Denny terkait langkah Jokowi untuk menjegal Anies di Pilpres 2024. Ada 10 poin yang dipaparkan mulai dari melempar opsi menunda pemilu hingga kerap membohongi publik.
Saksikan diskusi Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Demi IKN, Jokowi Inginkan 2 Capres Tanpa Anies?’ di sini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Guru Besar Hukum Tata Negara
Denny Indrayana mengungkapkan motif membuat artikel soal keterlibatan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Denny mengeklaim ikhtiar itu guna menjaga muruah demokrasi.
"Agar menjaga Pilpres 2024
free and fair dari bidang tata negara karena dalam ilmu tata negara diajarkan pemilu jujur dan adil," kata Denny dalam diskusi virtual
Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Demi IKN, Jokowi Inginkan 2 Capres Tanpa Anies?’ Minggu, 30 April 2023.
Denny mengatakan
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan wasit pemilu. Presiden juga disebut berperan sebagai wasit selain penyelenggara pesta demokrasi.
"Pada dasarnya wasit tidak netral, di satu sisi memberi (tendangan) penalti ke Ganjar (Pranowo) supaya menang, di sisi lain memberi kartu merah ke
Anies (Baswedan) meski tidak ada pelanggaran," ujar dia.
Denny menegaskan wasit dalam sebuah pertandingan seyogianya bersikap adil. Publik sebagai penonton pertandingan diajak cerdas dengan tidak termakan hoaks.
"Semua orang berhak mendukung dan mencoblos, tapi tidak pakai pengaruh dan kewenangannya untuk mendukung satu
capres," tegas dia.
Denny menyinggung salah satu poin di artikelnya yang ramai diperbincangkan. Yakni, upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Presiden membiarkan itu dan menurut saya sangat mengganggu demokrasi kepartaian," tutur dia.
Denny menyebut pembiaran itu bisa membuat pemilu tidak sehat. Sebab, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk mengambil alih Demokrat.
"Kalau (Moeldoko) menang, Demokrat diambil alih, tidak bisa mendukung Anies," jelas dia.
Sebelumnya, Denny membuat artikel berjudul "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies". Tulisan itu ia unggah melalui laman Integritylawfirm.com pada Senin, 24 April 2023.
Artikel itu berisi analisis Denny terkait langkah Jokowi untuk menjegal Anies di Pilpres 2024. Ada 10 poin yang dipaparkan mulai dari melempar opsi menunda pemilu hingga kerap membohongi publik.
Saksikan diskusi Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Demi IKN, Jokowi Inginkan 2 Capres Tanpa Anies?’ di sini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
