Jakarta: Reformasi perpajakan menjadi kunci untuk mencegah kampanye negatif berupa boikot bayar pajak. Pembenahan internal wajib dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.
"Kemenkeu mesti menuntaskan reformasi perpajakan. Ini peristiwa gempa bumi dahsyat yang dialami Kementerian Keuangan, khususnya kepemimpinan Sri Mulyani selama delapan tahun," kata Kamrussamad, melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Maret 2023.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak sebenarnya sudah meningkat. Terbukti, tax ratio 2022 melampaui target.
Hingga akhir Desember 2022 penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun atau tembus 115,6 persen dari target sebesar Rp 1.485 triliun. Penerimaan pajak tumbuh 34,3 persen dibandingkan penerimaan tahun lalu.
Kamrussamad menegaskan institusi perpajakan dan petugas pajak sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari para wajib pajak. "Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional,” kata dia.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Ia mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak, apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT).
"Jangan ada lagi suara-suara untuk melakukan pemboikotan pajak. Pajak sampai diboikot, kami enggak bisa kerja, termasuk dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola pemerintah berbasis elektronik. Semua butuh dana dan dana itu dari mana? Dari pajak," kata Alexander.
Baca: 4 Fakta Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu yang Diungkap Mahfud MD
Melansir Antara, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memprediksi gerakan boikot bayar pajak tidak akan berjalan mulus.
"Saya melihat imbauan atau hashtag untuk aksi boikot pajak itu tidak mungkin terlaksana secara mulus atau mendapatkan sambutan positif dari masyarakat luas," kata Prianto.
Gerakan boikot bayar pajak mengemuka setelah terkuak harta tak wajar eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kekayaan Rafael menjadi perhatian setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, 20, menganiaya anak remaja hingga terluka parah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Reformasi perpajakan menjadi kunci untuk mencegah kampanye negatif berupa boikot bayar pajak. Pembenahan internal wajib dilakukan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.
"Kemenkeu mesti menuntaskan reformasi perpajakan. Ini peristiwa gempa bumi dahsyat yang dialami Kementerian Keuangan, khususnya kepemimpinan Sri Mulyani selama delapan tahun," kata Kamrussamad, melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Maret 2023.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak sebenarnya sudah meningkat. Terbukti, tax ratio 2022 melampaui target.
Hingga akhir Desember 2022 penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun atau tembus 115,6 persen dari target sebesar Rp 1.485 triliun. Penerimaan pajak tumbuh 34,3 persen dibandingkan penerimaan tahun lalu.
Kamrussamad menegaskan institusi perpajakan dan petugas pajak sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari para wajib pajak. "Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional,” kata dia.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap tak ada lagi suara boikot bayar pajak. Ia mengimbau masyarakat tetap patuh membayar pajak, apalagi Maret sudah masuk bulan untuk penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT).
"Jangan ada lagi suara-suara untuk melakukan pemboikotan pajak. Pajak sampai diboikot, kami enggak bisa kerja, termasuk dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola pemerintah berbasis elektronik. Semua butuh dana dan dana itu dari mana? Dari pajak," kata Alexander.
Baca: 4 Fakta Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu yang Diungkap Mahfud MD
Melansir
Antara, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memprediksi gerakan boikot bayar pajak tidak akan berjalan mulus.
"Saya melihat imbauan atau hashtag untuk aksi boikot pajak itu tidak mungkin terlaksana secara mulus atau mendapatkan sambutan positif dari masyarakat luas," kata Prianto.
Gerakan boikot bayar pajak mengemuka setelah terkuak harta tak wajar eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kekayaan Rafael menjadi perhatian setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, 20, menganiaya anak remaja hingga terluka parah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
