RUU Perampasan Aset Dinilai Perlu Diharmonisasi

Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi bila resmi disahkan menjadi undang-undang. Supaya ikhtiar memberantas kejahatan keuangan dan ekonomi tidak tumpang tindih. "Harus diakselerasi supaya UU Perampasan Aset bisa terharmonisasi dengan UU lainnya," kata eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam diskusi virtual, Rabu, 10 Mei 2023. Samad mengatakan langkah itu penting supaya tidak menimbulkan kontroversi. Sebab, sebuah aturan tidak bisa berdiri sendiri. "Misalnya diharmonisasi dengan UU korupsi, narkotika, dan terorisme," papar dia.   Samad berkaca dari pengalaman penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum kerap bingung saat hendak mengambil tindakan. "Putusan jadi susah dieksekusi karena tidak terjadi harmonisasi," ujar dia. Sementara itu, Samad menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Partisipasi itu guna membuat pemahaman yang sama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.