NasDem Ingatkan KPU Tak Main-main di Tengah Ketidakpastian Jadwal Pemilu

Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak main-main di tengah ketidakpastian waktu pemilihan umum (pemilu). Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem itu menyikapi soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan tahapan Pemilu 2024. "Kalau penyelenggaranya bermain-main di tengah ketidakpastian, apakah secara vulgar atau sembunyi-sembunyi dia bermain-main untuk membuat situasi yang tidak pasti ini, menjadi tidak pasti, enggak ada lagi yang bisa diharapkan," kata Saan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Saan mengatakan putusan PN Jakpus membuat publik bertanya-tanya mengenai jadwal pasti Pemilu 2024. Padahal, kata dia, KPU merupakan sebagai benteng untuk memastikan kontestasi politik berjalan sesuai jalurnya. "Ini belum selesai masih ada bayang-bayang ketidakpastian soal penundaan. Nah saya ingin menekankan pada situasi seperti ini, tentu yang menjadi bentengnya adalah yang utama adalah penyelenggara," ungkap dia.   Ia juga menuturkan isu soal penundaan tersebut juga berdampak pada partai politik (parpol). Sebab, parpol juga membutuhkan kepastian soal tahapan pemilu. "Di saat tahapan pemilu ini sudah mau masuk ke tahapan yang penting bagi parpol, yaitu tahapan pendaftaran caleg di semua tingkatan, yang tinggal, yang akan dimulai pada 1 Mei, parpol dihadapkan ketidakpastian sistem pemilunya," ucap Saan. Sebelumnya, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU. Amar putusan itu memerintahkan KPU menunda sisa tahapan Pemilu 2024. "Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," tulis salinan putusan yang dikutip Medcom.id pada Kamis, 2 Maret 2023. Putusan itu juga menyebutkan bahwa Prima selaku penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh KPU. Penyelenggara pemilu itu juga dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum. "Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," tulis putusan. KPU juga dihukum membayar kerugian kepada Prima sebesar Rp500 juta. Kemudian, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Di samping itu, majelis menggugurkan eksepsi atau nota keberatan KPU. "Menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel)," tulis putusan. Putusan itu hasil musyawarah majelis hakim tersebut dibacakan oleh Rabu, 1 Maret 2023. Susunan majelis hakim yakni Ketua Majelis Hakim T Oyong serta hakim anggota H Bakri dan Dominggus Silaban. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.