Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto

Demokrasi Dinilai Tak Berarti Sembarangan Berpendapat

Nasional polri demokrasi Luhut Pandjaitan undang-undang ite
Cahya Mulyana • 26 September 2021 03:17
Jakarta: Demokrasi memberi ruang bagi semua warga negara menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum. Namun, penyampaian pendapat tetap dalam bingkai hukum, khususnya menghindari fitnah serta kerugian pihak lain.
 
"Konsekuensi dari demokrasi dan negara hukum itu memang di satu sisi ada hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, di sisi lain terbukanya kemungkinan kebebasan berpendapat itu diuji dari sisi hukum dengan suatu proses hukum ketika kebebasan berpendapat itu dianggap masuk ke area reputasi orang lain," ujar anggota Komisi III Arsul Sani kepada Media Indonesia, Sabtu, 25 September 2021.
 
Dia mengatakan pengujian pendapat di hadapan hukum ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan. Hal itu seperti yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kasus laporan LBP terhadap dua aktivis itu sebaiknya kita lihat dalam perspektif seperti itu," tutur dia.
 
Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan kasus tersebut mesti dituntaskan secara adil. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan laporan dugaan pencemaran nama baik atau penistaan melalui sarana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bisa diambil sebagai momentum bagi penegak hukum mengupayakan penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif.
 
"Artinya Polri memprosesnya dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah mediasi antara pelapor dengan terlapor," papar dia.
 
Publik perlu mendukung Polri mengedepankan penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini. Arsul menilai laporan tidak perlu dipersoalkan pejabat negara menjadi anti kritik.
 
"Sebab yang paling penting adalah bagaimana publik bersama-sama bisa mendorong agar kasus seperti ini bisa terselesaikan dengan pendekatan restoratif," tutur dia.
 
Sementara itu, pakar Hukum pidana Romli Atmasasmita mengatakan langkah hukum oleh LBP merupakan hak sebagai warga negara. Dia menilai tidak terdapat kaitan antara pelaporan dengan opini yang menilai LBP antikritik.
 
"Hak setiap orang yang dilindungi UUD 45 Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1)," tutur dia.
 
LBP akan membawa sejumlah bukti saat diperiksa sebagai pelapor di Polda Metro Jaya pekan depan. Laporan Luhut terkait pencemaran nama baik terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
 
"Sudah siap (bukti) kita. Kebohongannya di mana, kita sudah siap," kata pengacara Luhut, Juniver Girsang.
 
Juniver masih merahasiakan bukti-bukti yang disiapkan. Dia juga belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan Luhut.
 
"Kita sesuai dengan agenda Polda Metro Jaya, kita segera membuat berita acara minggu depan. Tinggal harinya saya enggak tahu, bisa Senin atau Selasa," ujar Juniver.
 
Juniver mengatakan ruang mediasi tetap terbuka antara Luhut dengan Haris serta Fatia. Luhut juga meminta kedua aktivis itu tak sembarangan berbicara.
 
"Dia (Luhut) hanya koreksi jangan sembarang menyampaikan statement yang telah menciderai seseorang atau memfitnah orang lain. Itu saja yang dia imbau," ucap Juniver.
 
Laporan Luhut Binsar Pandjaitan diterima dan terdaftar dengan Nomor Laporan Polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan berkaitan dengan UU ITE.
 
Baca: Luhut Bakal Boyong Bukti Saat Diperiksa Polisi Pekan Depan
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif