medcom.id, Jakarta: Usulan pembangunan gedung baru DPR bakal sulit direalisasikan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kini pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedung-gedung baru.
"Terkecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. Tidak kurang. Tapi, kalau gedung-gedung baru, kantor-kantor baru, pemerintah pun tidak membangun apa-apa. Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal itu," ujar Kalla di Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.
Selain mewacanakan pembangunan gedung baru, DPR juga berniat membangun apartemen bagi anggota dewan. Terkait itu, Kalla mengatakan, sebaiknya DPR memaksimalkan perumahan anggota DPR yang lima tahun lalu telah direhabilitasi.
"Biayanya (rehabilitasi) ratusan miliar (rupiah). Kalau itu (perumahan) mau ditinggalkan lagi, kasihan DPR membuat perencanaan, tapi hanya dimanfaatkan beberapa tahun," ujar dia.
Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mendukung langkah pemerintah dalam moratorium ini. Usulan penambahan anggaran untuk pembangunan gedung baru untuk DPR dan DPD dinilai tidak patut secara moral. Apalagi, jika hal itu dikaitkan dengan kinerja dewan yang kurang produktif.
"Oleh sebab itu, usulan penambahan anggaran untuk pembangunan, fasilitas itu tidak layak. Belum lagi kalau kita menghitung kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan, termasuk masalah kemiskinan, ketidakadilan. Berbagai persoalan ini yang membuat usulan atau wacana mengenai peningkatan anggaran dewan itu tidak masuk akal," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap rencana pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen tidak dipersoalkan. Menurut dia, rencana tersebut sudah dikaji sangat lama dan telah diterima.
Tak hanya itu, kata dia, seluruh verifikasinya pun sudah selesai termasuk pembicaraan di Kementerian PUPR dan Setneg. "Masak sudah sekian tahun kita terima, sekarang jadi ramai lagi? Ini saya curiganya DPR RI mau dipersoalkan lagi karena ada Pansus Angket KPK," ujar Fahri.
DPD ikutan
Tidak hanya DPR, ternyata DPD juga menginginkan gedung baru. Ketua DPD Oesman Sapta menegaskan pihaknya juga telah mengajukan anggaran.
Anggaran yang dibutuhkan, kata Oesman, tidak mencapai Rp1 triliun, berbeda dengan pembangunan gedung DPR yang mencapai Rp 5,7 triliun. Rencananya gedung DPD nantinya mencapai 20 lantai.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rencana pembangunan gedung DPD seakan menjadi satu isu utama dan rutin yang diperjuangkan DPD. Dia menjelaskan, sesungguhnya anggota DPD sudah dibekali fasilitas kantor di setiap provinsi.
Baca: Anggota Dewan Keluhkan Lift Gedung DPR Sering Rusak
Pembangunan gedung di setiap provinsi dimaksudkan agar anggota DPD bisa lebih banyak menghabiskan waktu di daerah. Dengan begitu, mereka bisa menangkap berbagai aspirasi daerah yang mau diperjuangkan.
"Kita bisa menduga tak akan banyak membantu kerja DPD jadi makin membaik. Berulang-ulang dikatakan agar DPD ini segera dievaluasi. Saya kira sebelum diberikan gedung, mereka harus menunjukkan sesuatu yang membuat publik merasa penting dengan keberadaan DPD ini," tegasnya.
medcom.id, Jakarta: Usulan pembangunan gedung baru DPR bakal sulit direalisasikan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kini pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedung-gedung baru.
"Terkecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. Tidak kurang. Tapi, kalau gedung-gedung baru, kantor-kantor baru, pemerintah pun tidak membangun apa-apa. Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal itu," ujar Kalla di Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.
Selain mewacanakan pembangunan gedung baru, DPR juga berniat membangun apartemen bagi anggota dewan. Terkait itu, Kalla mengatakan, sebaiknya DPR memaksimalkan perumahan anggota DPR yang lima tahun lalu telah direhabilitasi.
"Biayanya (rehabilitasi) ratusan miliar (rupiah). Kalau itu (perumahan) mau ditinggalkan lagi, kasihan DPR membuat perencanaan, tapi hanya dimanfaatkan beberapa tahun," ujar dia.
Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mendukung langkah pemerintah dalam moratorium ini. Usulan penambahan anggaran untuk pembangunan gedung baru untuk DPR dan DPD dinilai tidak patut secara moral. Apalagi, jika hal itu dikaitkan dengan kinerja dewan yang kurang produktif.
"Oleh sebab itu, usulan penambahan anggaran untuk pembangunan, fasilitas itu tidak layak. Belum lagi kalau kita menghitung kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan, termasuk masalah kemiskinan, ketidakadilan. Berbagai persoalan ini yang membuat usulan atau wacana mengenai peningkatan anggaran dewan itu tidak masuk akal," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap rencana pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen tidak dipersoalkan. Menurut dia, rencana tersebut sudah dikaji sangat lama dan telah diterima.
Tak hanya itu, kata dia, seluruh verifikasinya pun sudah selesai termasuk pembicaraan di Kementerian PUPR dan Setneg. "Masak sudah sekian tahun kita terima, sekarang jadi ramai lagi? Ini saya curiganya DPR RI mau dipersoalkan lagi karena ada Pansus Angket KPK," ujar Fahri.
DPD ikutan
Tidak hanya DPR, ternyata DPD juga menginginkan gedung baru. Ketua DPD Oesman Sapta menegaskan pihaknya juga telah mengajukan anggaran.
Anggaran yang dibutuhkan, kata Oesman, tidak mencapai Rp1 triliun, berbeda dengan pembangunan gedung DPR yang mencapai Rp 5,7 triliun. Rencananya gedung DPD nantinya mencapai 20 lantai.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rencana pembangunan gedung DPD seakan menjadi satu isu utama dan rutin yang diperjuangkan DPD. Dia menjelaskan, sesungguhnya anggota DPD sudah dibekali fasilitas kantor di setiap provinsi.
Baca: Anggota Dewan Keluhkan Lift Gedung DPR Sering Rusak
Pembangunan gedung di setiap provinsi dimaksudkan agar anggota DPD bisa lebih banyak menghabiskan waktu di daerah. Dengan begitu, mereka bisa menangkap berbagai aspirasi daerah yang mau diperjuangkan.
"Kita bisa menduga tak akan banyak membantu kerja DPD jadi makin membaik. Berulang-ulang dikatakan agar DPD ini segera dievaluasi. Saya kira sebelum diberikan gedung, mereka harus menunjukkan sesuatu yang membuat publik merasa penting dengan keberadaan DPD ini," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
