Perumusan RUU Cipta Kerja Dituding Tak Transparan

Jakarta: Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Sekjen KSBSI) Dedi Hardianto menyebut pemerintah tidak terbuka dalam merumuskan draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pelibatan buruh membahas draf RUU Cipta Kerja dinilai semata klaim pemerintah. "Maka saya katakan tidak ada keterbukaan dari pemerintah," kata Dedi dalam diskusi di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020. Dedi mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal dukungan seluruh elemen buruh terhadao RUU Cipta Kerja tak benar. Ia menyebut, pertemuan pemerintah dengan elemen buruh semata koordinasi, tanpa membahas dokumen RUU Cipta Kerja. Ilustrasi. Antara/Asprilla Dwi Ardha "Lalu kemudian koordinasi itu dijadikan klaim oleh pemerintah bahwa seolah olah serikat pekerja, serikat buruh, dinyatakan terlibat di dalam melakukan pembahasan, itu tidak benar," ungkapnya.  KSBSI yakin betul tidak pernah ada serikat pekerja buruh yang dilibatkan dalam pembahasan poin RUU Cipta Kerja. Ia menyebut, dokumen RUU tersebut juga tak pernah diterima serikat buruh. Baca: RUU Cipta Kerja Dinilai Akan Kebiri Kebebasan Pers Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuding naskah akademik omnibus law RUU Cipta Kerja direkayasa. Proses RUU Cipta Kerja disebut serupa dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jadi kajian akademik ini dibuat-buat, diselundupkan, direkayasa untuk memenuhi kebutuhan draf, persis seperti (revisi) UU KPK, terungkap di persidangan," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.