Prabowo Menyepakati 10 Poin Kontrak Politik dengan KSPI

Whisnu Mardiansyah 01 Mei 2018 17:37 WIB
prabowo subiantopilpres 2019
Prabowo Menyepakati 10 Poin Kontrak Politik dengan KSPI
Prabowo Subianto menyepakati 10 poin dalam kontrak politik dengan KSPI/Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Prabowo menandatangani kontrak politik dengan KSPI yang berisi 10 poin sebagai syarat dukungan.

"Saya telah pelajari dan saya melihat 10 tuntutan tersebut justru bagian dari  perjuangan sebagai pimpinan salah satu gerakan yang membela golongan yang lemah dan golongan yang tertindas," kata Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan,  Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.

Baca: Prabowo Diminta Teken Kontrak Politik dengan KSPI


Penandatanganan dilakukan di hadapan Presiden KSPI Said Iqbal, Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Kontrak politik yang diajukan KSPI telah dikoreksi sebelum disepakati Prabowo Subianto.

Pihak pertama, dalam konteks ini Prabowo, sepakat melaksanakan kebijakan dan program guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya buruh bila terpilih sebagai presiden 2019-2024.

Berikut isi 10 kontrak politik Prabowo dengan KSPI :

1. Meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum dengan cara mencabut PP 78 2015 tentang Pengupahan. Menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 KHL menjadi 84 KHL. Kesepakaan diambil berdasarkan perundingan antara partai, pengusaha, dan perwakilan para pekerja.

2. Merevisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Pensiun. Revisi harus dilakukan pada besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima pekerja buruh minimal 60 persen dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer, dan masyarakat kurang mampu.

4. Menyetop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer dan perpanjangan.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.

6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah, dan yayasan.

7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.

8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Adanya kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.

9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.

10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Serta menjadikan koperasi, BUMN, dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional. Serta memastikan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.




(OJE)