Jakarta: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diminta menandatangani kontrak politik dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Itu menjadi syarat dukungan dari KSPI untuk Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2019.
"Saat deklarasi dukungan kepada Prabowo, akan kami minta untuk menandatangani kontrak politik terkait sepuluh tuntutan buruh dan rakyat atau Sepultura yang harus dipenuhi ketika menjadi presiden," ujar Presiden KSPI Said Iqbal seperti dilansir Antara, Selasa, 1 Mei 2018.
Iqbal menjelaskan, tuntutan itu terdiri dari upah layak bagi buruh, buruh kasar dari luar negeri tidak boleh bekerja di Indonesia, tenaga dan guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri, perumahan murah, dan transportasi murah. Kontrak politik itu sebagai bentuk komitmen Prabowo memenuhi tuntutan buruh ketika menang di Pilpres 2019.
Menurut Iqbal, kontrak politik merupakan ukuran KSPI memberikan dukungan. Ia meyakini Prabowo dapat memenuhi kontrak tersebut.
"Dukungan ini bukan bentuk politisasi, buruh merupakan warga negara dan tiap warga negara memiliki hak politik. Di seluruh dunia, serikat buruh selalu memberikan dukungan politik kepada calon yang memiliki platform sama," jelas dia.
Baca: Gerindra Serius Duetkan Prabowo-Aher
Iqbal tak mau disebut terburu-buru soal dukungan. Ia berdalih momentumnya tepat dengan Hari Buruh Internasional atau May Day.
KSPI juga membutuhkan komitmen kuat Prabowo sebelum ditetapkan sebagai kandidat oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Kami butuhkan komitmen kuat di awal, bukan di akhir atau di tengah. Sebelum adanya penetapan capres maka lebih kuat kalau ada komitmen yaitu Sepultura," jelas dia.
KSPI akan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Istora Senayan pukul 13.00 WIB, Selasa, 1 Meu 2018.
Deklarasi dilakukan setelah masa KSPI melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka Pukul 10.00-13.00 WIB. Mereka menuntut langkah perbaikan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejateraan buruh.
Jakarta: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diminta menandatangani kontrak politik dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Itu menjadi syarat dukungan dari KSPI untuk Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2019.
"Saat deklarasi dukungan kepada Prabowo, akan kami minta untuk menandatangani kontrak politik terkait sepuluh tuntutan buruh dan rakyat atau Sepultura yang harus dipenuhi ketika menjadi presiden," ujar Presiden KSPI Said Iqbal seperti dilansir
Antara, Selasa, 1 Mei 2018.
Iqbal menjelaskan, tuntutan itu terdiri dari upah layak bagi buruh, buruh kasar dari luar negeri tidak boleh bekerja di Indonesia, tenaga dan guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri, perumahan murah, dan transportasi murah. Kontrak politik itu sebagai bentuk komitmen Prabowo memenuhi tuntutan buruh ketika menang di Pilpres 2019.
Menurut Iqbal, kontrak politik merupakan ukuran KSPI memberikan dukungan. Ia meyakini Prabowo dapat memenuhi kontrak tersebut.
"Dukungan ini bukan bentuk politisasi, buruh merupakan warga negara dan tiap warga negara memiliki hak politik. Di seluruh dunia, serikat buruh selalu memberikan dukungan politik kepada calon yang memiliki platform sama," jelas dia.
Baca: Gerindra Serius Duetkan Prabowo-Aher
Iqbal tak mau disebut terburu-buru soal dukungan. Ia berdalih momentumnya tepat dengan Hari Buruh Internasional atau May Day.
KSPI juga membutuhkan komitmen kuat Prabowo sebelum ditetapkan sebagai kandidat oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Kami butuhkan komitmen kuat di awal, bukan di akhir atau di tengah. Sebelum adanya penetapan capres maka lebih kuat kalau ada komitmen yaitu Sepultura," jelas dia.
KSPI akan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Istora Senayan pukul 13.00 WIB, Selasa, 1 Meu 2018.
Deklarasi dilakukan setelah masa KSPI melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka Pukul 10.00-13.00 WIB. Mereka menuntut langkah perbaikan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejateraan buruh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
