Waduh, Ada Isu Jual-Beli Jabatan di Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu

Jakarta: Isu jual beli jabatan mencuat dalam rapat dengar antara DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemiu (Bawaslu). Anggota Komisi II dari Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mencurigai jual-beli jabatan di badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Wahyu meminta KPU dan Bawaslu mengantisipasi hal tersebut di Pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari bakal menjadikan hal itu sebagai masukan untuk rekrutmen. "Kami telah melakukan evaluasi baik pemilu 2019-2020. Evaluasi itu dan masukan dari Komisi II akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk melakukan rekrut badan ad hoc," kata Hasyim di DPR, Rabu, 21 September 2022.   Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menegaskan hal tersebut jadi perhatian pihaknya. Sebab, Bawaslu bakal menyeleksi anggota ad hoc dalam waktu dekat. Pihaknya segera menerbitkan surat edaran (SE) yang menggarisbawahi tidak ada pungutan apapun untuk rekrut badan ad hoc Bawaslu. "September keluar SE-nya, Oktober pelaksanannya," kata dia. Selain itu, Bagja bakal memasang nomor hotline terkait jual-beli jabatan. Peserta seleksi yang menemukan indikasi terkait dapat melapor. "Kami juga akan memasang nomor hotline yang bisa dihubungi orang-orang yang menemukan jika ada penggunaan uang dalam perekrutan," kata dia.