Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri di bidang ekonomi untuk betul-betul menghitung secara jeli kebutuhan pangan, terutama beras, di tahun depan. Upaya tersebut wajib dilakukan agar Indonesia terhindar dari krisis pangan yang diprediksi berlanjut di 2023.
"Soal krisis pangan, hati-hati mengenai ini, utamanya yang berkaitan dengan beras. Betul-betul hitung semuanya," tegas Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.
Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog memegang data valid terkait produksi, ketersediaan, dan konsumsi beras di lapangan. Jangan sampai ada penghitungan yang keliru sehingga berbuntut pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
"Jangan sampai penghitungan kita keliru sehingga tidak menyiapkan cadangan. Ketika pada suatu titik cadangan kita habis dan itu dilihat pedagang, harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," kata dia.
Dia juga memerintahkan seluruh kementerian/lembaga bisa berkolaborasi dengan baik. Ego sektoral yang selama ini dipegang harus dihilangkan.
"Kuncinya, sekali lagi, adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ucap dia.
Presiden ingin persoalan terkait ketersediaan dan harga beras bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Sebab, komoditas tersebut memiliki peran yang sangat penting dan memengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, betul-betul dikalkulasi. Kalau dibiarkan, nanti bisa lari ke masalah sosial dan politik," ujar dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) memerintahkan para menteri di bidang ekonomi untuk betul-betul menghitung secara jeli kebutuhan
pangan, terutama
beras, di tahun depan. Upaya tersebut wajib dilakukan agar Indonesia terhindar dari krisis pangan yang diprediksi berlanjut di 2023.
"Soal krisis pangan, hati-hati mengenai ini, utamanya yang berkaitan dengan beras. Betul-betul hitung semuanya," tegas Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.
Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog memegang data valid terkait produksi, ketersediaan, dan konsumsi beras di lapangan. Jangan sampai ada penghitungan yang keliru sehingga berbuntut pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
"Jangan sampai penghitungan kita keliru sehingga tidak menyiapkan cadangan. Ketika pada suatu titik cadangan kita habis dan itu dilihat pedagang, harga beras pasti akan naik. Ini
supply dan
demand pasti akan menyimpulkan itu," kata dia.
Dia juga memerintahkan seluruh kementerian/lembaga bisa berkolaborasi dengan baik. Ego sektoral yang selama ini dipegang harus dihilangkan.
"Kuncinya, sekali lagi, adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi
policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ucap dia.
Presiden ingin persoalan terkait ketersediaan dan harga beras bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Sebab, komoditas tersebut memiliki peran yang sangat penting dan memengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, betul-betul dikalkulasi. Kalau dibiarkan, nanti bisa lari ke masalah sosial dan politik," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
