Ilustrasi. Media Indonesia.
Ilustrasi. Media Indonesia.

Mendag Diminta Segera Evaluasi Tata Niaga CPO dan Minyak Goreng

Nasional Partai NasDem kasus korupsi Kementerian Perdagangan Korupsi Minyak Goreng
Anggi Tondi Martaon • 19 April 2022 19:28
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem Subardi berharap Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi segera merespons temuan kasus korupsi minyak goreng. Luthfi diminta segera mengevaluasi tata niaga crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. 
 
Subardi juga mendesak agar lonjakan harga minyak goreng segera diatasi. Sebab, kondisi tersebut sudah terjadi selama enam bulan terakhir.
 
"Jangan dibiarkan berlarut. Kerugian rakyat atas kenaikan harga harga minyak goreng cukup besar," ujar Subardi saat dihubungi, Selasa, 19 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO sudah tepat. Pejabat negara tak boleh mencari keuntungan dalam ekspor impor terkait kebutuhan masyarakat. 
 
"Tidak boleh ada permainan arus ekspor impor CPO. Apalagi ini diatur oleh Dirjen sebagai pejabat penanggung jawab," ujar dia.
 
Baca: Korupsi Minyak Goreng, Jaksa Agung Tak Segan Bidik Menteri
 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut menyampaikan ulah Indrasari sudah terlihat oleh Komisi VI saat rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Maret 2022. Seluruh Fraksi mempersoalkan tata kelola minyak goreng yang masih berantakan.
 
Komisi VI juga mengkritisi tata kelola ekspor CPO. Menurut dia, ekspor minyak mentah riskan dikendalikan.
 
"Bagi saya ini ironi. Baru tanggal 30 Maret lalu kami RDP dengan Dirjen (tersangka), bahas pengawasan tata kelola minyak goreng dan pengendalian harganya. Ternyata di balik itu ada kejahatan yang disembunyikan," ungkap dia.
 
Subardi menilai kasus korupsi ekspor CPO bentuk pemufakatan jahat. Pasalnya, tidak hanya dilakukan oleh dua pihak, namun empat pihak. 
 
"Kalau melibatkan banyak perusahaan, ini kan kongsi. Ada persekutuan jahat. Artinya, kejahatan ini sudah diatur memanfaatkan tingginya permintaan minyak goreng dalam negeri," tegas Anggota Panja pangan Komisi VI itu.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif