Radikalisme di TNI-Polri Bakal Bikin Indonesia Jadi Negara Konflik

Jakarta: Radikalisme di tubuh TNI-Polri harus segera dimusnahkan. Jika tidak disegerakan, Indonesia bisa menjadi negara konflik. "Berapa banyak catatan negara, di negara-negara yang mengalami konflik dan terjadi konflik besar terhadap kehidupan antara militer dan sosial itu karena beredarnya, berulangnya paham radikal yang dikemukakan," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dalam acara Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Gelisah Grup WA TNI dan Polri', Minggu, 6 Maret 2022. Ngabalin menyebut radikalisme di Indonesia sudah masuk 'stadium empat'. Kedok agama kerap dijadikan jalur untuk menyebarkan paham radikal di Indonesia. Baca: Viral Daftar Penceramah Radikal, Felix Siauw dan Abdul Somad Masuk Papan Atas Radikalisme juga menyebar di tubuh TNI-Polri. Pemahaman ini bakal berbahaya jika dibiarkan terus menerus. "Sampai dengan hari ini term agama itu menjadi satu kekuatan yang bisa dipakai dalam mengacaukan kerangka berpikir orang tentang nasionalisme," tutur Ngabalin. Ngabalin menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur TNI-Polri di grup WhatsApp sudah tepat. Kepala Negara mencegah konflik datang ke Indonesia sejak dini. "Kalau itu disampaikan oleh Bapak Presiden maka kita punya keyakinan kuat bahwa ini menjadi sesuatu yang tepat untuk disampaikan Bapak Presiden, dan ini sangat tepat untuk bisa sampai kepada seluruh pertahanan negara," ujar Ngabalin.   Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak punya hak bicara soal demokrasi. Dua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi mendukung berbagai kebijakan pemerintah.   "Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022 di Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.   Baca: Ini Strategi Kelompok Radikal Menghancurkan Indonesia Penegasan tersebut dilontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Pro dan kontra rencana pemindahan Ibu Kota Negara masih menghiasi ruang publik.   Presiden tidak ingin kondisi semakin keruh karena ada anggota TNI-Polri yang ikut menyampaikan pendapat pribadi. Jokowi minta TNI-Polri mengantisipasi.   "Karena saya lihat di Whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," ujar Jokowi.