Jakarta: Peluncuran Kartu Pra-Kerja kembali molor. Kartu sakti baru Presiden Joko Widodo itu baru disebarkan secara nasional pada Agustus 2020.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah masih menyiapkan hal-hal teknis untuk peluncuran Kartu Pra-Kerja. Hal ini meliputi penyusunan peraturan presiden (perpres) yang ditargetkan rampung bulan ini, serta pembentukan project management office yang ditargetkan rampung pada Januari 2020.
"Februari ada penjelasan publik dalam bentuk website, Maret uji coba di dua kota, Jakarta dan Bandung, basisnya aplikasi. Kemudian, April perluasan implementasi di berbagai kota," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Anggaran yang disiapkan untuk Kartu Pra-Kerja pada 2020 sebesar Rp10 triliun. Rinciannya, setiap pemegang kartu mendapatkan alokasi biaya pelatihan berkisar antara Rp3 juta sampai Rp7 juta sesuai dengan jenis pelatihan yang akan didapatkan.
Biaya itu, menurut dia, juga tergantung jenis pelatihan kerja. Pelatihan barista kopi, penjahit, dan hairdressing contohnya, akan lebih rendah dibanding decoding dan algoritma.
"Murni ini untuk pelatihan tenaga kerja. Yang modal kerja ada KUR (kredit usaha rakyat), dan lain-lain. Kami tak campur antara pelatihan dengan program yang lain. Jadi, kami akan siapkan sistemnya dulu. Eksosistem, sistem, sampai launching," ujar dia.
Presiden mengatakan Kartu Pra-Kerja dibentuk untuk mempersiapkan angkatan kerja yang mudah terserap dunia kerja. Selain itu, program dikhususkan untuk para pekerja aktif maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin meningkatkan kemampuan di bidangnya agar semakin produktif. Program ini dipastikan bukan untuk menggaji para pengangguran.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut rilis program Kartu Pra-Kerja kemungkinan molor dari jadwal yang ditentukan. Awalnya peluncuran dijadwalkan pada Januari 2020, kemudian mundur menjadi Maret 2020.
Menurut Ida, molornya peluncuran program Kartu Pra-Kerja disebabkan pemerintah masih terus mematangkan konsep dan aturan teknis pelaksanaan program tersebut. Perpres terkait hal ini juga masih digodok.
Jakarta: Peluncuran Kartu Pra-Kerja kembali molor. Kartu sakti baru Presiden Joko Widodo itu baru disebarkan secara nasional pada Agustus 2020.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah masih menyiapkan hal-hal teknis untuk peluncuran Kartu Pra-Kerja. Hal ini meliputi penyusunan peraturan presiden (perpres) yang ditargetkan rampung bulan ini, serta pembentukan
project management office yang ditargetkan rampung pada Januari 2020.
"Februari ada penjelasan publik dalam bentuk
website, Maret uji coba di dua kota, Jakarta dan Bandung, basisnya aplikasi. Kemudian, April perluasan implementasi di berbagai kota," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Anggaran yang disiapkan untuk Kartu Pra-Kerja pada 2020 sebesar Rp10 triliun. Rinciannya, setiap pemegang kartu mendapatkan alokasi biaya pelatihan berkisar antara Rp3 juta sampai Rp7 juta sesuai dengan jenis pelatihan yang akan didapatkan.
Biaya itu, menurut dia, juga tergantung jenis pelatihan kerja. Pelatihan barista kopi, penjahit, dan
hairdressing contohnya, akan lebih rendah dibanding
decoding dan algoritma.
"Murni ini untuk pelatihan tenaga kerja. Yang modal kerja ada KUR (kredit usaha rakyat), dan lain-lain. Kami tak campur antara pelatihan dengan program yang lain. Jadi, kami akan siapkan sistemnya dulu. Eksosistem, sistem, sampai
launching," ujar dia.
Presiden mengatakan
Kartu Pra-Kerja dibentuk untuk mempersiapkan angkatan kerja yang mudah terserap dunia kerja. Selain itu, program dikhususkan untuk para pekerja aktif maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin meningkatkan kemampuan di bidangnya agar semakin produktif. Program ini dipastikan bukan untuk menggaji para pengangguran.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut rilis program Kartu Pra-Kerja kemungkinan molor dari jadwal yang ditentukan. Awalnya peluncuran dijadwalkan pada Januari 2020, kemudian mundur menjadi Maret 2020.
Menurut Ida, molornya peluncuran program Kartu Pra-Kerja disebabkan pemerintah masih terus mematangkan konsep dan aturan teknis pelaksanaan program tersebut. Perpres terkait hal ini juga masih digodok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
