Ilustrasi Gedung MPR/DPR. ANT/Yudhi Mahatma.
Ilustrasi Gedung MPR/DPR. ANT/Yudhi Mahatma.

GBHN Tak Boleh Bertentangan dengan Sistem Presidensial

Nasional Amendemen UUD 45
Arga sumantri • 14 Agustus 2019 12:15
Jakarta: Ahli hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Usfunan menyoroti rencana amendemen terbatas UUD 1945 dengan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Jimmy menilai wacana itu tidak boleh menabrak amanat reformasi.
 
"Jangan sampai munculnya GBHN bertentangan sistem presidensial," kata Jimmy kepada Medcom.id, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Baca: PDIP Dinilai Arogan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jimmy memberikan tujuh catatan terkait wacana menghidupkan kembali GBHN. Pertama, mengembalikan GBHN tidak boleh memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Sebab, konstitusi telah menetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu supremasi konstitusi yang berbeda dengan UUD 1945 sebelum amendemen.
 
"Namun memaknai MPR sebagai rumah kebangsaan untuk memusyawarahkan perencanaan negara ini ke depan," ujarnya.
 
Kedua, kata Jimmy, GBHN bukan sebagai haluan pemerintahan, melainkan haluan negara yang mengatur perencanan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ini berlaku di level pusat maupun daerah.
 
Ketiga, adanya GBHN tidak mengubah beberapa karakter sistem presidensial seperti Presiden tetap dipilih rakyat, Presiden tidak sebagai mandataris MPR. Presiden juga tidak dapat diberhentikan (impeachment) akibat tidak dijalankannya GBHN secara baik.
 
Keempat, GBHN harus berisikan perencanaan pembangunan nasional secara garis besar dan tidak secara teknis. Dengan begitu GBHN dapat dijadikan panduan umum dalam perencanaan kebijakan masing-masing lembaga negara, baik dalam kekuasan eksekutif, legislatif dan yudisial.
 
"Serta pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita konstitusional," ujarnya.
 
Baca: Penghidupan Kembali GBHN Tabrak Sistem Presidensial
 
Kelima, penyusunan perencanaan pembangunan nasional harus didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tidak boleh ada sanksi hukum dalam pelaksanaan haluan pembangunan nasional.
 
"Ketujuh, perlu adanya mekanisme laporan kinerja, bukan laporan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, termasuk kinerja MPR sendiri," jelas Jimmy.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif