Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Webinar seri ke-23 bertajuk, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Dalam Rangka Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Acara ini merupakan salah satu wujud nyata kolaborasi dalam optimalisasi pelaksanaan TPAKD.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni berharap melalui kegiatan webinar TPAKD, pemerintah daerah (pemda) lebih termotivasi dan siap mengimplementasikan program TPAKD.
"Webinar TPAKD ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan target nasional dan target-target daerah. Selamat dan apresiasi yang tinggi bagi para penerima atas sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan selama tahun 2020-2021," ujar Fatoni, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.
Fatoni menegaskan Kemendagri sangat mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD. Sebab, peran TPAKD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi sangat penting.
"Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders, sehingga upaya-upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan merata dapat diraih. Inklusi keuangan digital menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022," kata Fatoni.
Fatoni juga mengingatkan pemda tentang pentingnya melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan. Sehingga, mampu mencapai target 90 persen pada 2024.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi keuangan di daerah serta pelaksanaan TPAKD, pemda diharapkan segera melakukan percepatan. Upaya yang dapat dilakukan, misalnya, segera membentuk TPAKD sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
"Meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025," ujar dia.
Kemudian, pemda diminta segera mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan di daerah.
Kegiatan webinar ini juga diisi beberapa narasumber, yakni Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Gul Bahri Siregar, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini, dan Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo.
Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) menyelenggarakan Webinar seri ke-23 bertajuk, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Dalam Rangka Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Acara ini merupakan salah satu wujud nyata kolaborasi dalam optimalisasi pelaksanaan TPAKD.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni berharap melalui kegiatan webinar TPAKD,
pemerintah daerah (pemda) lebih termotivasi dan siap mengimplementasikan program TPAKD.
"Webinar TPAKD ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan target nasional dan target-target daerah. Selamat dan apresiasi yang tinggi bagi para penerima atas sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan selama tahun 2020-2021," ujar Fatoni, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.
Fatoni menegaskan Kemendagri sangat mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD. Sebab, peran TPAKD terhadap peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi sangat penting.
"Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders, sehingga upaya-upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan merata dapat diraih. Inklusi keuangan digital menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022," kata Fatoni.
Fatoni juga mengingatkan pemda tentang pentingnya melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan. Sehingga, mampu mencapai target 90 persen pada 2024.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi keuangan di daerah serta pelaksanaan TPAKD, pemda diharapkan segera melakukan percepatan. Upaya yang dapat dilakukan, misalnya, segera membentuk TPAKD sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
"Meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025," ujar dia.
Kemudian, pemda diminta segera mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan di daerah.
Kegiatan webinar ini juga diisi beberapa narasumber, yakni Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Gul Bahri Siregar, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini, dan Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
