Jakarta: Sebanyak 60 persen ahli mengatakan Indonesia masih memerlukan pokok-pokok haluan negara (PPHN). Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat ahli yang dilakukan Populi Center.
“Sebesar 60 persen narasumber ahli menjawab PPHN saat ini masih diperlukan dalam bingkai politik pemerintahan di Indonesia,” kata peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2022.
Rafif mengatakan 36 persen ahli menilai PPHN tidak diperlukan dalam politik pemerintahan. Sedangkan, empat persen ahli sisanya menjawab tidak bisa menilai atau menolak menjawab.
Rafif mengungkapkan argumen para ahli yang menyebut Indonesia membutuhkan PPHN. Menurut mereka, PPHN penting untuk memastikan fokus orientasi pemerintahan jelas.
“Jangan setiap ganti presiden atau ganti pemerintah daerah (fokusnya) diubah lagi,” papar dia.
Baca: Negara Perlu Haluan untuk Hadapi Radikalisme dan Terorisme
Menurut para ahli, pengubahan fokus setiap penggantian pemimpin bakal membuat pemerintahan kurang efektif. Sehingga daerah-daerah bahkan Indonesia tidak akan sampai pada tujuan kemerdekaan.
Rafif menyebut Populi Center mewawancarai 50 ahli di bidang ilmu sosial, politik, dan pemerintahan. Wawancara dilakukan periode 19 Mei hingga 26 Mei 2022.
Narasumber yang diwawancara sengaja dipilih berdasarkan bidang kompetensinya. Namun, jajak pendapat ahli tidak ditujukan untuk memberi gambaran umum kondisi sosial dan politik di Indonesia.
“Hasil jajak pendapat ini juga tidak berpretensi mewakili pandangan ilmiah, melainkan hanya representasi pandangan ahli yang menjadi narasumber,” jelas Rafif.
Rafif mengungkapkan sejumlah ahli tersebut antara lain pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin; Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes; dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dan Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Najib Azca.
Jakarta: Sebanyak 60 persen ahli mengatakan Indonesia masih memerlukan pokok-pokok haluan negara (
PPHN). Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat ahli yang dilakukan Populi Center.
“Sebesar 60 persen narasumber ahli menjawab PPHN saat ini masih diperlukan dalam bingkai politik
pemerintahan di Indonesia,” kata peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2022.
Rafif mengatakan 36 persen ahli menilai PPHN tidak diperlukan dalam
politik pemerintahan. Sedangkan, empat persen ahli sisanya menjawab tidak bisa menilai atau menolak menjawab.
Rafif mengungkapkan argumen para ahli yang menyebut Indonesia membutuhkan PPHN. Menurut mereka, PPHN penting untuk memastikan fokus orientasi pemerintahan jelas.
“Jangan setiap ganti presiden atau ganti pemerintah daerah (fokusnya) diubah lagi,” papar dia.
Baca:
Negara Perlu Haluan untuk Hadapi Radikalisme dan Terorisme
Menurut para ahli, pengubahan fokus setiap penggantian pemimpin bakal membuat pemerintahan kurang efektif. Sehingga daerah-daerah bahkan Indonesia tidak akan sampai pada tujuan kemerdekaan.
Rafif menyebut Populi Center mewawancarai 50 ahli di bidang ilmu sosial, politik, dan pemerintahan. Wawancara dilakukan periode 19 Mei hingga 26 Mei 2022.
Narasumber yang diwawancara sengaja dipilih berdasarkan bidang kompetensinya. Namun, jajak pendapat ahli tidak ditujukan untuk memberi gambaran umum kondisi sosial dan politik di Indonesia.
“Hasil jajak pendapat ini juga tidak berpretensi mewakili pandangan ilmiah, melainkan hanya representasi pandangan ahli yang menjadi narasumber,” jelas Rafif.
Rafif mengungkapkan sejumlah ahli tersebut antara lain pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin; Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes; dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dan Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Najib Azca.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
