Jakarta: Anggaran untuk perhelatan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) diperkirakan cukup besar.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan untuk pemilu, anggaran menjadi urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, pemerintah daerah menurutnya juga harus bersiap untuk pilkada.
"Kalau saya lihat memang kebutuhan kita sangat besar. Karena penduduk kita banyak, penyelenggaranya banyak dan infrastruktur di daerah tidak sama," ujarnya dalam Podcast Ngobrol Seru: 725 Hari Menuju Pemilu 2024, dilansir Media Indonesia, Sabtu, 22 Februari 2022.
Baca: Tok! Paripurna Sahkan 12 Nama Komisioner KPU Bawaslu
Pemerintah daerah, imbuhnya, mulai diminta menyisihkan anggaran teknis untuk pemilihan. Adapun payung hukumnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bahtiar mengungkapkan karena pandemi, kondisi keuangan daerah tidak begitu baik.
"Mulai tahun ini kita ada Permendagri agar Pemda mulai nyicil simpan duitnya. Kita tahu kondisi keuangan daerah belum menggembirakan. Karena memang anggaran di luar teknis penyelenggaraan sering belum tertampung," imbuhnya.
Pemerintah, ujarnya, menyarankan penyelenggara pemilu bersama DPR menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan mulai 2022 hingga 2024.
"Ini memerlukan dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga khususnya dari Kemenkeu dan Bappenas," tutur Bahtiar.
Kemendagri, imbuhnya, siap membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hal-hal yang perlu dibahas. Menurutnya pemerintah dan penyelenggara pemilu memang harus segera berkonsolidasi karena pada Juni 2022 rangkaian tahapan untuk persiapan pemilu 2024 sudah dimulai.
"Termasuk di dalamnya Peraturan KPU (PKPU). Perencanaan yang harus diatur juga kan banyak dimulai dari perencanaan keuangan hingga seluruh kegiatannya," tambah Bahtiar.
Sebelumnya, KPU RI telah menghitung rasionalisasi anggaran untuk pemilu. Angka Rp76,6 triliun menjadi hasil rasionalisasi sebagai usulan akhir KPU yang disebutkan oleh Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Sedangkan anggaran pilkada, KPU sempat menyebutkan diperkirakan Rp26 triliun.
Jakarta: Anggaran untuk perhelatan pemilihan umum (
pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) diperkirakan cukup besar.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) Bahtiar mengatakan untuk pemilu, anggaran menjadi urusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, pemerintah daerah menurutnya juga harus bersiap untuk pilkada.
"Kalau saya lihat memang kebutuhan kita sangat besar. Karena penduduk kita banyak, penyelenggaranya banyak dan infrastruktur di daerah tidak sama," ujarnya dalam
Podcast Ngobrol Seru: 725 Hari Menuju Pemilu 2024, dilansir
Media Indonesia, Sabtu, 22 Februari 2022.
Baca:
Tok! Paripurna Sahkan 12 Nama Komisioner KPU Bawaslu
Pemerintah daerah, imbuhnya, mulai diminta menyisihkan anggaran teknis untuk pemilihan. Adapun payung hukumnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bahtiar mengungkapkan karena pandemi, kondisi keuangan daerah tidak begitu baik.
"Mulai tahun ini kita ada Permendagri agar Pemda mulai nyicil simpan duitnya. Kita tahu kondisi keuangan daerah belum menggembirakan. Karena memang anggaran di luar teknis penyelenggaraan sering belum tertampung," imbuhnya.
Pemerintah, ujarnya, menyarankan penyelenggara pemilu bersama DPR menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan mulai 2022 hingga 2024.
"Ini memerlukan dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga khususnya dari Kemenkeu dan Bappenas," tutur Bahtiar.
Kemendagri, imbuhnya, siap membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hal-hal yang perlu dibahas. Menurutnya pemerintah dan penyelenggara pemilu memang harus segera berkonsolidasi karena pada Juni 2022 rangkaian tahapan untuk persiapan pemilu 2024 sudah dimulai.
"Termasuk di dalamnya Peraturan KPU (PKPU). Perencanaan yang harus diatur juga kan banyak dimulai dari perencanaan keuangan hingga seluruh kegiatannya," tambah Bahtiar.
Sebelumnya, KPU RI telah menghitung rasionalisasi anggaran untuk pemilu. Angka Rp76,6 triliun menjadi hasil rasionalisasi sebagai usulan akhir KPU yang disebutkan oleh Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Sedangkan anggaran pilkada, KPU sempat menyebutkan diperkirakan Rp26 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
