Jakarta: Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan jeda waktu yang lama dari pemilihan hingga pelantikan presiden terpilih pada 2024 menjadikan presiden yang sedang menjabat seperti lame duck atau 'bebek lumpuh'. Maksudnya, presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis.
"Karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meskipun belum dilantik," kata Azyumardi dilansir dari Antara, Sabtu, 25 Juni 2022.
Ia memerinci pemilihan presiden dilakukan pada 14 Februari 2024. Sedangkan, pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Ada jeda waktu yang cukup lama. Keanehan yang terbentuk, kata dia, Indonesia seolah memiliki dua presiden, yakni yang masih menjabat, dan presiden terpilih hasil pemilu.
Belum lagi jika terjadi gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) pascapemilu. Kemudian, MK mengesahkan terpilihnya presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2024, maka legitimasi presiden terpilih menjadi lebih kuat lagi. Sebaliknya, kata dia, untuk presiden yang sedang menjabat, akan semakin menjadi 'bebek lumpuh'.
Situasi semacam itu, lanjut Azyumardi akan mengakibatkan kevakuman pemerintahan selama delapan bulan. Ia menilai bisa juga berpotensi terjadi disorientasi pemerintahan.
Namun, Azyumardi menyadari keputusan itu susah diubah. Sehingga, hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi para anggota parlemen hasil Pileg 2024.
"Semoga para anggota parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik," ucap Azyumardi.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas membenarkan segera setelah pilpres, baik putaran satu atau dua, pengaruh atau posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar akan menurun di kalangan sekutu politiknya. Periode 'lame duck' pun akan terjadi selama delapan atau empat bulan.
"Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana," kata Sirojudin.
Pengaruh lainnya, lanjut Sirojudin, penurunan pengaruh presiden yang menjabat di organisasi pemerintahan, terutama di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol. Kerja birokrasi pun menjadi terhambat.
"Birokrasi kita cenderung mendekat kepada kabinet bayangan atau tim pemenang," ujarnya.
Sementara itu, pemerhati isu-isu strategis Imron Cotan mengatakan 'lame duck' akan berimplikasi pada penggunaan APBN, state procurement. Pemerintah yang terkena situasi bebek lumpuh, menurut Imron, tidak akan optimal menggunakan anggaran negara. Apabila itu terjadi, lanjut dia, perekonomian negara akan terganggu.
"Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari beberapa hal, seperti pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina," ujar Imron.
Menurut Imron yang harus menjadi perhatian bersama adalah agar implementasi APBN pada 2024 tidak terganggu, dan diperlukan kebijakan kolektif dari para elite, untuk menyatukan sikap mengatasi periode tersebut. Menurut dia, bila hal itu tidak diantisipasi, maka Indonesia berpotensi terjerumus pada krisis ekonomi dan sosial.
"Kita mendengar Presiden Jokowi menyatakan sudah ada 60 negara menuju krisis ekonomi saat ini, dan bahkan beberapa di antaranya sudah bangkrut. Seperti Sri Lanka, di sana sudah tak ada pemerintahan, sudah tak ada lagi pelayanan publik. Jangan sampai Indonesia mengarah ke sana," ujar Imron.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas membenarkan segera setelah pilpres, baik putaran satu atau dua, pengaruh atau posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar akan menurun di kalangan sekutu politiknya. Periode 'lame duck' pun akan terjadi selama delapan atau empat bulan.
"Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana," kata Sirojudin.
Pengaruh lainnya, lanjut Sirojudin, penurunan pengaruh presiden yang menjabat di organisasi pemerintahan, terutama di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol. Kerja birokrasi pun menjadi terhambat.
"Birokrasi kita cenderung mendekat kepada kabinet bayangan atau tim pemenang," ujarnya.
Sementara itu, pemerhati isu-isu strategis Imron Cotan mengatakan '
lame duck' akan berimplikasi pada penggunaan APBN,
state procurement. Pemerintah yang terkena situasi bebek lumpuh, menurut Imron, tidak akan optimal menggunakan anggaran negara. Apabila itu terjadi, lanjut dia, perekonomian negara akan terganggu.
"Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari beberapa hal, seperti pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina," ujar Imron.
Menurut Imron yang harus menjadi perhatian bersama adalah agar implementasi APBN pada 2024 tidak terganggu, dan diperlukan kebijakan kolektif dari para elite, untuk menyatukan sikap mengatasi periode tersebut. Menurut dia, bila hal itu tidak diantisipasi, maka Indonesia berpotensi terjerumus pada
krisis ekonomi dan sosial.
"Kita mendengar Presiden Jokowi menyatakan sudah ada 60 negara menuju krisis ekonomi saat ini, dan bahkan beberapa di antaranya sudah bangkrut. Seperti Sri Lanka, di sana sudah tak ada pemerintahan, sudah tak ada lagi pelayanan publik. Jangan sampai Indonesia mengarah ke sana," ujar Imron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
