Peneliti Charta Politika Indonesia Nachrudin. Tangkapan layar
Peneliti Charta Politika Indonesia Nachrudin. Tangkapan layar

Survei: Mayoritas Publik Tolak Politik Dinasti

Theofilus Ifan Sucipto • 21 Januari 2024 16:40
Jakarta: Lembaga survei Charta Politika Indonesia mencatat mayoritas publik menolak praktik politik dinasti. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil jajak pendapat teranyar.
 
"Sebetulnya masyarakat tidak setuju dengan dinasti politik. Ada 63 persen (responden)," kata peneliti Charta Politika Indonesia, Nachrudin, dalam rilis survei secara daring, Minggu, 21 Januari 2024.
 
Nachrudin mengatakan hanya 20,2 persen yang menyatakan setuju terhadap politik dinasti. Sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei tersebut juga menanyakan soal kekhawatiran responden terhadap dampak politik dinasti. Mayoritas responden takut praktik tersebut memengaruhi kualitas demokrasi.
 
"46,9 persen responden cemas politik dinasti menghambat demokrasi," papar dia.
 
Baca juga: Pelaku Politik Dinasti Disebut Pencuri Hak Kedaulatan Rakyat

Responden yang mengaku tidak cemas politik dinasti menghambat demokrasi 37,7 persen. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
 
Survei Charta Politika Indonesia dilakukan pada 4 Januari hingga 11 Januari 2024. Responden survei 1.220 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
 
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan survei sekitar 2,82 persen.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(AGA)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan