Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah meningkatkan dan menyinergikan sinergitas pemanfaatan data dalam upaya menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dengan langkah yang tepat.
"Pemanfaatan data yang terpadu dan akurat diharapkan dapat mengakselerasi upaya kita menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tanah air," kata Lestari yang biasa disapa Rerie dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Agustus 2024.
Pada Selasa (13/8), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) meluncurkan Laporan Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan periode data 2023.
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) saat ini telah menghubungkan 4.417 unit layanan di seluruh Indonesia. Meski begitu, masih terdapat tantangan yang dihadapi, salah satunya jumlah data yang dilaporkan lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil survei.
Menurut dia, sejumlah tantangan yang ada dalam proses pencatatan kasus kekerasan tersebut harus segera dijawab dengan langkah-langkah yang strategis. Kolaborasi sejumlah lembaga terkait, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mampu mengintegrasikan data yang dicatat masing-masing lembaga tersebut.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengakui dibutuhkan kerja sama yang kuat antarpara pemangku kepentingan untuk mewujudkan data lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam upaya mencegah dan mengatasi ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap upaya menyinergikan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia itu dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya penanganan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan langkah yang tepat.
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI
Lestari Moerdijat meminta pemerintah meningkatkan dan menyinergikan sinergitas pemanfaatan data dalam upaya menekan angka kasus
kekerasan terhadap perempuan dengan langkah yang tepat.
"Pemanfaatan data yang terpadu dan akurat diharapkan dapat mengakselerasi upaya kita menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tanah air," kata Lestari yang biasa disapa Rerie dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Agustus 2024.
Pada Selasa (13/8), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (
Kemen PPPA), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) meluncurkan Laporan Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan periode data 2023.
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) saat ini telah menghubungkan 4.417 unit layanan di seluruh Indonesia. Meski begitu, masih terdapat tantangan yang dihadapi, salah satunya jumlah data yang dilaporkan lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil survei.
Menurut dia, sejumlah tantangan yang ada dalam proses pencatatan kasus kekerasan tersebut harus segera dijawab dengan langkah-langkah yang strategis. Kolaborasi sejumlah lembaga terkait, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mampu mengintegrasikan data yang dicatat masing-masing lembaga tersebut.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengakui dibutuhkan kerja sama yang kuat antarpara pemangku kepentingan untuk mewujudkan data lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam upaya mencegah dan mengatasi ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Anggota Majelis Tinggi
Partai NasDem itu sangat berharap upaya menyinergikan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia itu dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya penanganan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan langkah yang tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)