Jakarta: Partai Golkar berencana mengevaluasi posisinya di pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Golkar menilai posisi pansus angket KPK terlalu berlarut-larut tanpa kejelasan.
Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan, evaluasi dilakukan agar hak angket itu tidak berlarut dan menciptakan ketidakjelasan baik bagi DPR, KPK maupun masyarakat.
"Kita akan melakukan evaluasi," kata Nurdin usai Munaslub Golkar di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Desember 2017.
Nurdin mengatakan, pihaknya akan membahas soal rencana mengevaluasi hak angket itu dalam pleno internal DPP. Ia meyakinkan bakal memperjuangkan aspirasi rakyat terkait hak angket.
"Yang diperjuangkan Golkar dengan tidak melihat kepentingan politik partai, tapi politik rakyat," ujarnya.
Baca: Pansus Angket KPK Sesat Pikir
Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain mengatakan, revisi posisi Golkar di pansus angket KPK jadi salah satu bagian semangat perubahan Golkar.
"Tentu segala sesuatu yang kita nilai mengurangi kekuatan KPK, akan kita revisi," ujar Bone.
Bone mengklaim rencana evaluasi hak angket merupakan suara hati kader Partai Golkar. Bone tidak ingin posisi Golkar di hak angket menghambat semangat perubahan Golkar.
"Kalau tidak revisi itu, kami khawatir dipersoalkan. Pak Airlangga enggak mau," katanya.
Bone belum bisa memastikan kapan keputusan DPP terkait hak angket diumumkan. Ia mengaku baru akan membahas hal itu usai munaslub.
"Kita beresin munaslub dulu, setelah itu rapat lagi, atur kebijakan yang betul-betul diharapkan," ujar Bone.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNPvAOAk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Partai Golkar berencana mengevaluasi posisinya di pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Golkar menilai posisi pansus angket KPK terlalu berlarut-larut tanpa kejelasan.
Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan, evaluasi dilakukan agar hak angket itu tidak berlarut dan menciptakan ketidakjelasan baik bagi DPR, KPK maupun masyarakat.
"Kita akan melakukan evaluasi," kata Nurdin usai Munaslub Golkar di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Desember 2017.
Nurdin mengatakan, pihaknya akan membahas soal rencana mengevaluasi hak angket itu dalam pleno internal DPP. Ia meyakinkan bakal memperjuangkan aspirasi rakyat terkait hak angket.
"Yang diperjuangkan Golkar dengan tidak melihat kepentingan politik partai, tapi politik rakyat," ujarnya.
Baca:
Pansus Angket KPK Sesat Pikir
Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain mengatakan, revisi posisi Golkar di pansus angket KPK jadi salah satu bagian semangat perubahan Golkar.
"Tentu segala sesuatu yang kita nilai mengurangi kekuatan KPK, akan kita revisi," ujar Bone.
Bone mengklaim rencana evaluasi hak angket merupakan suara hati kader Partai Golkar. Bone tidak ingin posisi Golkar di hak angket menghambat semangat perubahan Golkar.
"Kalau tidak revisi itu, kami khawatir dipersoalkan. Pak Airlangga enggak mau," katanya.
Bone belum bisa memastikan kapan keputusan DPP terkait hak angket diumumkan. Ia mengaku baru akan membahas hal itu usai munaslub.
"Kita beresin munaslub dulu, setelah itu rapat lagi, atur kebijakan yang betul-betul diharapkan," ujar Bone.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
