medcom.id, Jakarta: Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riana Hardjapamekas mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK merupakan kebodohan maksimal.
"Itu kebodohan maksimal. Sesat pikir," kata Erry saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juli 2017.
Pimpinan KPK jilid pertama itu menjelaskan, tak bisa dipungkiri jika keberadaan Pansus Hak Angket ini berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi KTP-el yang tengah digarap KPK. Pasalnya, Pansus terbentuk di tengah KPK mengusut kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.
Ia menilai sebetulnya keberadaan Hak Angket di DPR merupakan hal yang lumrah. Akan tetapi, ketika ada anggota DPR yang terlibat dalam sebuah kasus besar, reaksi pembentukan Hak Angket justru merupakan sebuah kemunduran yang sangat besar.
"Saya sangat prihatin, karena ketidakcerdasan ini membuat kita semua menjadi tidak mengerti apa yang dimaksud mereka," paparnya.
Sementara itu, mantan pimpinan KPK lainnya, Zulkarnaen menilai jika Pansus Hak Angket KPK salah sasaran. Ia mengatakan, KPK memiliki domain hukum yang tak dapat disentuh oleh Angket KPK.
"Sudah ada domain tersendiri di luar konteks yang dilakukan dan integritas orang-orang di KPK cukup tinggi," tegasnya.
Siang tadi sejumlah mantan pimpinan berkumpul kembali di KPK, mereka yang hadir di antaranya Taufiqurahman Ruki, Candra Hamzah, Tumpak Hatorangan, Zulkarnaen, Erry Riana Hardjapamekas, Bibit Samad Riyanto, dan Johan Budi. Kedatangan mereka tidak sekadar bersilaturahmi, tapi juga sebagai bentuk dukungan kepada KPK yang tengah menghadapi tekanan-tekanan dari pihak-pihak eksternal.
medcom.id, Jakarta: Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riana Hardjapamekas mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK merupakan kebodohan maksimal.
"Itu kebodohan maksimal. Sesat pikir," kata Erry saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juli 2017.
Pimpinan KPK jilid pertama itu menjelaskan, tak bisa dipungkiri jika keberadaan Pansus Hak Angket ini berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi KTP-el yang tengah digarap KPK. Pasalnya, Pansus terbentuk di tengah KPK mengusut kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.
Ia menilai sebetulnya keberadaan Hak Angket di DPR merupakan hal yang lumrah. Akan tetapi, ketika ada anggota DPR yang terlibat dalam sebuah kasus besar, reaksi pembentukan Hak Angket justru merupakan sebuah kemunduran yang sangat besar.
"Saya sangat prihatin, karena ketidakcerdasan ini membuat kita semua menjadi tidak mengerti apa yang dimaksud mereka," paparnya.
Sementara itu, mantan pimpinan KPK lainnya, Zulkarnaen menilai jika Pansus Hak Angket KPK salah sasaran. Ia mengatakan, KPK memiliki domain hukum yang tak dapat disentuh oleh Angket KPK.
"Sudah ada domain tersendiri di luar konteks yang dilakukan dan integritas orang-orang di KPK cukup tinggi," tegasnya.
Siang tadi sejumlah mantan pimpinan berkumpul kembali di KPK, mereka yang hadir di antaranya Taufiqurahman Ruki, Candra Hamzah, Tumpak Hatorangan, Zulkarnaen, Erry Riana Hardjapamekas, Bibit Samad Riyanto, dan Johan Budi. Kedatangan mereka tidak sekadar bersilaturahmi, tapi juga sebagai bentuk dukungan kepada KPK yang tengah menghadapi tekanan-tekanan dari pihak-pihak eksternal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
