Jakarta: Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) membeberkan alasan ibu kota harus direlokasi. Salah satunya untuk pemerataan kesejahteraan dan ekonomi.
Staf Ahli Bappenas Imran Bulkin menyebutkan selama 30 tahun ekonomi Indonesia ditopang dari Pulau Jawa dengan kontribusi sebanyak 60 persen. Bila digabung dengan Sumatra, kontribusi perekonomian kedua pulau tersebut menyumbang 80 persen.
"Selama 30 tahun enggak pernah bergeser. Pulau lain hanya menerima sisanya saja. Jadi, kesenjangan Pulau Jawa dan pulau lainnya bukannya mengecil tapi makin lebar," kata Imran di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2019.
Alasan lainnya, karena Pulau Jawa sudah terlalu padat. Sebanyak 57 persen penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa.
"Selebihnya menyebar di pulau lain seperti di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali," terang Imran.
Ketersediaan air juga menjadi pertimbangan ibu kota harus dipindah. Ketersediaan air di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah masuk kategori kritis.
"Pertimbangan selanjutnya adalah konversi lahan. Lahan subur pertanian untuk ketahanan pangan makin kecil. Ini memperkuat kenapa ibu kota harus keluar Pulau Jawa," ungkap dia.
Baca juga: Jakarta Diyakini Tetap Menjadi Pusat Perekonomian
Sedangkan alasan ibu kota harus keluar dari Jakarta karena tingginya angka kemacetan. Akibatnya, Jakarta kehilangan potensi pendapatan hingga Rp56 triliun per tahunnya.
Lalu, hampir setiap tahun permukaan tanah di Jakarta turun tujuh hingga 12 sentimeter (cm). Bila dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin ibu kota akan tenggelam.
"Jakarta juga rawan banjir. Kualitas air di Jakarta 96 persen telah tercemar," pungkas dia.
Jakarta: Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) membeberkan alasan ibu kota harus direlokasi. Salah satunya untuk pemerataan kesejahteraan dan ekonomi.
Staf Ahli Bappenas Imran Bulkin menyebutkan selama 30 tahun ekonomi Indonesia ditopang dari Pulau Jawa dengan kontribusi sebanyak 60 persen. Bila digabung dengan Sumatra, kontribusi perekonomian kedua pulau tersebut menyumbang 80 persen.
"Selama 30 tahun enggak pernah bergeser. Pulau lain hanya menerima sisanya saja. Jadi, kesenjangan Pulau Jawa dan pulau lainnya bukannya mengecil tapi makin lebar," kata Imran di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2019.
Alasan lainnya, karena Pulau Jawa sudah terlalu padat. Sebanyak 57 persen penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa.
"Selebihnya menyebar di pulau lain seperti di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali," terang Imran.
Ketersediaan air juga menjadi pertimbangan ibu kota harus dipindah. Ketersediaan air di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah masuk kategori kritis.
"Pertimbangan selanjutnya adalah konversi lahan. Lahan subur pertanian untuk ketahanan pangan makin kecil. Ini memperkuat kenapa ibu kota harus keluar Pulau Jawa," ungkap dia.
Baca juga:
Jakarta Diyakini Tetap Menjadi Pusat Perekonomian
Sedangkan alasan ibu kota harus keluar dari Jakarta karena tingginya angka kemacetan. Akibatnya, Jakarta kehilangan potensi pendapatan hingga Rp56 triliun per tahunnya.
Lalu, hampir setiap tahun permukaan tanah di Jakarta turun tujuh hingga 12 sentimeter (cm). Bila dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin ibu kota akan tenggelam.
"Jakarta juga rawan banjir. Kualitas air di Jakarta 96 persen telah tercemar," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
