Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Medcom.id
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Medcom.id

Dua Alasan Pemerintah Bentuk Satgas Penagihan BLBI

Nasional mahfud md Kasus BLBI BLBI Penegakan Hukum
M Sholahadhin Azhar • 15 April 2021 15:22
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan alasan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Ada dua alasan yang mengemuka, pertama lantaran pemerintahan baru berjalan.
 
"Sekarang ada yang tanya, kenapa baru bertindak pemerintah? Jawabannya gampang, karena kami baru jadi pemerintah," kata Mahfud dalam konferensi pers akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis, 15 April 2021.
 
Menurut Mahfud, kasus tersebut selalu mendapat perhatian dari pemerintah sebelumnya. Bahkan, Presiden Soeharto mengantisipasi terjadinya kasus perbankan melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kepala Daerah Diminta Sibuk Tuntaskan Janji Politik Ketimbang Korupsi
 
"Kemudian Pak Habibie (Presiden ke-3 BJ Habibie) yang menerapkan BLBI pada 1998, dan Mbak Mega (Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri) yang mengeluarkan SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI pada 2004. Semuanya benar, enggak ada pidananya," kata Mahfud.
 
Alasannya kedua, penagihan baru dilakukan karena sebelumya ada kasus pidana yang berproses. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani dugaan korupsi penerbitan SKL yang dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
 
"Kalau (pemerintah) bertindak, kemudian ada pidananya, kan salah. Nah, sekarang sudah enggak ada kasus pidana," ujar Mahfud.
 
Jumlah penagihan yang bakal dilakukan satgas sebesar Rp110.454.809.645.467. Angka itu berasal dari penghitungan melalui rapat yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam hari ini.
 
"Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah menayangkan, uang yang akan ditagih untuk aset kredit sekian, berbentuk saham sekian, berbentuk properti sekian, berbentuk rupiah, dan bentuk tabungan sekian, dalam bentuk tabungan uang asing sekian, dan sebagainya," kata Mahfud.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif