Kepala Daerah Diminta Sibuk Tuntaskan Janji Politik Ketimbang Korupsi

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta seluruh kepala daerah di Indonesia konsisten memberantas korupsi. Mahfud meminta kepala daerah menuntaskan janji politik ketimbang korupsi. "Para kepala daerah yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari korupsi, dan sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya," kata Mahfud melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu, 14 April 2021. Mahfud meminta kepala daerah tidak tergiur uang haram. Dia juga meminta seluruh kepala daerah fokus menuntaskan janji politik saat kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2020. Dia berharap seluruh kepala daerah tidak berkhianat kepada rakyat. Mahfud mengingatkan jabatan seluruh kepala daerah didapat dari kepercayaan rakyat. "Kepala daerah yang terpilih dalam pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya," tegas Mahfud. (Baca: Efektivitas Pemberantasan Korupsi Disebut Bergantung Kepala Daerah) Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai program Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) kurang efektif bila kepala daerah tidak bekerja keras. Pemberantasan rasuah tergantung dari kinerja kepala daerah. "Tolong sepakat ini 34 gubernur. Anda ada karena untuk mewujudkan tujuan negara. Karena peran gubernur adalah wakil pemerintah pusat," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 13 April 2021. Firli mengatakan seluruh kepala daerah punya peran besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini karena kepala daerah mempunyai tugas memastikan seluruh jajarannya bekerja untuk masyarakat tanpa melirik uang haram. "Andil besar gubernur adalah bagaimana gubernur melakukan suatu kegiatan program visi misinya untuk mewujudkan tujuan negara," ujar Firli.