Jakarta: Partai Demokrat dinilai mulai memainkan strategi bermain seolah menjadi korban atau playing victim dalam kisruh internal mereka. Sebab, partai lambang bintang mercy itu mengaitkan upaya menggoyang kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tafsir bahwa Partai Demokrat sedang playing victim terhadap Pak Jokowi memang sulit dihindari, karena partai demokrat menyebut-nyebut nama Pak Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari saat dihubungi, Rabu, 3 Februari 2021.
Seharusnya, Demokrat hanya menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko digadang-gadang menggantikan AHY. Kegundahan Demokrat dinilai sudah tersampaikan tanpa harus menyebut-nyebut nama Jokowi.
"Pesannya menurut saya pasti sudah sampai, tanpa harus kemudian mengirim surat dan mendapat restu begitu," ungkap dia.
Baca: SBY 10 Tahun di Istana, Jangan Heran Isu Kudeta Demokrat Bocor
Selain itu, Qodari menilai Demokrat menyeret Kepala Negara dalam pusara isu kudeta dalam Demokrat untuk mendulang suara. Demokrat berusa meraih simpati pemilih yang berseberangan atau tidak puas dengan Jokowi.
Dia menyebut suara pemilih yang kontra dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya bermuara ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra. Saat ini, partai oposisi berkurang setelah Gerindra merapat ke pemerintahan.
"Ketika Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, itu bisa dilihat oleh Demokrat sebagai peluang untuk merebut atau mengkonsolidasikan pemilih-pemilih yang tidak puas dengan Pak Jokowi," sebut dia.
Jakarta:
Partai Demokrat dinilai mulai memainkan strategi bermain seolah menjadi korban atau
playing victim dalam kisruh internal mereka. Sebab, partai lambang bintang mercy itu mengaitkan upaya menggoyang kepengurusan
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tafsir bahwa Partai Demokrat sedang
playing victim terhadap Pak Jokowi memang sulit dihindari, karena partai demokrat menyebut-nyebut nama Pak Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari saat dihubungi, Rabu, 3 Februari 2021.
Seharusnya, Demokrat hanya menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko digadang-gadang menggantikan AHY. Kegundahan Demokrat dinilai sudah tersampaikan tanpa harus menyebut-nyebut nama Jokowi.
"Pesannya menurut saya pasti sudah sampai, tanpa harus kemudian mengirim surat dan mendapat restu begitu," ungkap dia.
Baca:
SBY 10 Tahun di Istana, Jangan Heran Isu Kudeta Demokrat Bocor
Selain itu, Qodari menilai Demokrat menyeret Kepala Negara dalam pusara isu kudeta dalam Demokrat untuk mendulang suara. Demokrat berusa meraih simpati pemilih yang berseberangan atau tidak puas dengan
Jokowi.
Dia menyebut suara pemilih yang kontra dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya bermuara ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra. Saat ini, partai oposisi berkurang setelah Gerindra merapat ke pemerintahan.
"Ketika Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, itu bisa dilihat oleh Demokrat sebagai peluang untuk merebut atau mengkonsolidasikan pemilih-pemilih yang tidak puas dengan Pak Jokowi," sebut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)