Persoalan JHT Dapat Selesai dengan Keterlibatan Masyarakat Secara Penuh

Jakarta: Komunikolog Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan seharusnya pemerintah melibatakan masyarakat dalam menyusun peraturan. Termasuk dalam merumuskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Emrus menjelaskan polemik JHT dapat selesai apabila pemerintah berkomunikasi dengan baik ke masyarakat. Sosialisasi secara masif sebelum permenaker itu dibuat merupakan salah satau cara komunikasi yang tepat. "Komunikasi tidak hanya menyampaikan tapi menampung dan meneirma, sehingga ada perubahan pesan, perubahan pesan merupakan perubahan peraturan, peraturan kan pesan," ujar Emrus dalam program acara NewsMaker Medcom.id bertajuk Sisi Lain JHT 56 Tahun, secara virtual, Sabtu, 19 Februari 2022. Baca: BPJamsostek Pastikan Pengelolaan Dana JHT Dilakukan Transparan Emrus menekankan Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan berhasil jika ada dukungan penuh dari masyarakat. "Jadi kekuasaan yang dimiliki orang harus untuk rakyat, bukan hanya untuk membuat peraturan walaupun itu kewenangannya," jelas dia.