Wakil Presiden Maruf Amin. Dok Setwapres.
Wakil Presiden Maruf Amin. Dok Setwapres.

Ma'ruf Amin: Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf untuk Menghindari Konflik

Nasional sengketa tanah wakaf maruf amin Wakaf Digital Tanah wakaf
Emir Chairullah • 25 April 2022 21:12
Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta proses sertifikasi tanah wakaf dipercepat. Percepatan untuk menghindari kendala dalam membangun basis data aset wakaf yang akurat, termasuk mengantisipasi munculnya sengketa dan hilangnya aset.
 
"Tanpa adanya program percepatan, kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tujuh atau delapan tahun untuk menyelesaikan sertifikasi tersebut," kata Ma'ruf pada acara Gerakan Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf yang diselenggarakan secara daring dan luring di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin, 25 April 2022.
 
Ma'ruf menyadari penyelesaian tata kelola wakaf tanah bukan hal mudah karena jumlah tanah setiap tahun yang terus bertambah. Sehingga, perlu diselesaikan bersama-sama oleh seluruh pihak terkait.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tanah wakaf tercatat berada di lebih dari 430.000 lokasi dengan luas sekitar 56 ribu hektare. Dari jumlah tersebut baru 58 persen yang memiliki sertifikat. Sementara itu, jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7 persen atau lebih dari 3.000 hektare setiap tahunnya," kata dia.
 
Menurut dia, wakaf memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Pemerintah terus berkomitmen memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat melalui percepatan pemberian sertifikat tanah wakaf untuk masjid, makam, dan pesantren.
 
Untuk itu, kata Ma'ruf, diperlukan dorongan untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui produktivitas aset sertifikat tanah wakaf.
 
"Peruntukan tanah wakaf tentu tidak terbatas pada kegiatan peribadatan, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ucap dia.
 
Baca: Tanah Wakaf Kerap Diserobot, Kesadaran Pembuatan Akta Ikrar Minim
 
Ma'ruf juga menekankan soal perlunya pengembangan basis data aset wakaf digital dalam sebuah platform yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan antara lain berisi laporan inventarisasi aset wakaf, mobilisasi, pengembangan, hingga penyaluran manfaat kepada mauquf‘alaih.
 
"Ke depan, platform tersebut diharapkan dapat juga digunakan untuk menginventarisasi aset wakaf selain tanah, seperti uang, dan surat berharga, hingga layanan pendaftaran dan pelaporan nazir. Dengan demikian, kita berharap dapat mewujudkan tata kelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel," tegas dia.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengharapkan adanya percepatan dan kerja sama para nazir agar dapat lebih proaktif dalam pengelolaan wakaf.
 
"Kami telah memiliki kebijakan yang sangat simpel. Agar para nazir untuk dapat lebih proaktif. Kita harapkan seluruh nazir, organisasi-organisasi yang mengelola wakaf itu, supaya proaktif datang ke BPN," kata dia.
 
Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan sertifikat tanah kepada sembilan orang perwakilan, yaitu Suharsono, Masjid At-Taubah Jakarta Selatan; Majelis Ta’lim Al-Huda Jakarta Selatan, Mursyid; Musala Al-Amiin Jakarta Utara, Muhamad Rachmat; Musala Jihadul Muslimin Jakarta Utara, Usman Hasan; Majelis Ta’lim Kota Depok, Muhtar Beni Biki; Gedung Dakwah dan Pendidikan Aisyiyah Kota Bekasi, Nur Fadhliyah; Yayasan Pelita Insani Kabupaten Bekasi, Mardini; Musala Al Ikhlas Kota Tangerang, Sofyan M; dan Yayasan Amanatul Ilmi Ar-Raudhan Kota Tangerang Selatan, Rieza Faisal.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif