Bogor: Kasus penyerobotan tanah wakaf di Indonesia dinilai dipengaruhi minimnya pembuatan akta ikrar wakaf. Sehingga, ketika wakaf tersebut disengketakan bakal lemah secara hukum.
"Kenapa masalah itu terjadi, karena memang tidak di akta ikrar wakafkan. Jadi secara hukum sama sekali tidak kuat," kata anggota Humas, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), Agus Priyatno, dalam Workshop Jurnalis Wakaf 2022 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 9 April 2022.
Agus mengatakan mayoritas masyarakat dalam hal mewakafkan masih menggunakan cara tradisional. Yakni, saling mewariskan dari generasi berikutnya.
"Begitu ada orang yang pikirannya jelek niatnya busuk akhirnya tidak bisa diselesaikan secara hukum. Karena memang lemah (secara hukum)," ujar Agus.
Pemerintah, kata Agus, juga sedang mendorong pembuatan akta ikrar wakaf di 435 ribu titik. Langkah ini diharapkan mencegah sengketa terkait wakaf oleh pihak tak bertanggung jawab bisa dicegah.
"Dari 435 ribu titik lokasi wakaf itu baru sekitar 55 persen yang sudah disertifikatkan, itu sekarang sedang kita kejar supaya tidak terjadi lagi seperti itu," ucap Agus.
Pimpinan Redaksi Kumparan, Arifin Asydhad, tak memungkiri bahwa literasi terkait wakaf masih rendah. Konten yang disebarkan di dunia maya belum menarik perhatian publik untuk mengetahui lebih luas terkait wakaf.
"Konten didominasi pengertian, syarat penerima, jenis wakaf, dan informasi umum. Cenderung monoton dan mengulang," ujar Arifin.
Baca: Sengketa Tanah Tonny Permana vs Ahmad Ghozali, Hakim Terhalang Masuk ke Lahan Obyek Perkara
Menurut dia, peran literasi wakaf diperlukan lewat ruang media massa. Pemangku kepentingan termasuk BWI perlu berkolaborasi dengan media dalam hal menciptakan inovasi atau konten yang menarik.
"Perlu kebijakan mendorong gerakan wakaf di masyarakat dan bukti nyata manfaatnya. Khususnya dalam peran menumbuhkan perekonomian," kata Arifin.
Bogor: Kasus penyerobotan tanah
wakaf di Indonesia dinilai dipengaruhi minimnya pembuatan akta ikrar wakaf. Sehingga, ketika wakaf tersebut disengketakan bakal lemah secara hukum.
"Kenapa masalah itu terjadi, karena memang tidak di akta ikrar wakafkan. Jadi secara hukum sama sekali tidak kuat," kata anggota Humas, Sosialisasi, dan
Literasi Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), Agus Priyatno, dalam Workshop Jurnalis Wakaf 2022 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 9 April 2022.
Agus mengatakan mayoritas masyarakat dalam hal mewakafkan masih menggunakan cara tradisional. Yakni, saling mewariskan dari generasi berikutnya.
"Begitu ada orang yang pikirannya jelek niatnya busuk akhirnya tidak bisa diselesaikan secara hukum. Karena memang lemah (secara hukum)," ujar Agus.
Pemerintah, kata Agus, juga sedang mendorong pembuatan akta ikrar wakaf di 435 ribu titik. Langkah ini diharapkan mencegah
sengketa terkait wakaf oleh pihak tak bertanggung jawab bisa dicegah.
"Dari 435 ribu titik lokasi wakaf itu baru sekitar 55 persen yang sudah disertifikatkan, itu sekarang sedang kita kejar supaya tidak terjadi lagi seperti itu," ucap Agus.
Pimpinan Redaksi Kumparan, Arifin Asydhad, tak memungkiri bahwa literasi terkait wakaf masih rendah. Konten yang disebarkan di dunia maya belum menarik perhatian publik untuk mengetahui lebih luas terkait wakaf.
"Konten didominasi pengertian, syarat penerima, jenis wakaf, dan informasi umum. Cenderung monoton dan mengulang," ujar Arifin.
Baca:
Sengketa Tanah Tonny Permana vs Ahmad Ghozali, Hakim Terhalang Masuk ke Lahan Obyek Perkara
Menurut dia, peran literasi wakaf diperlukan lewat ruang media massa. Pemangku kepentingan termasuk BWI perlu berkolaborasi dengan media dalam hal menciptakan inovasi atau konten yang menarik.
"Perlu kebijakan mendorong gerakan wakaf di masyarakat dan bukti nyata manfaatnya. Khususnya dalam peran menumbuhkan perekonomian," kata Arifin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
