Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung DPR. RDP kali ini membahas terkait anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) MK.
Anggota Komisi III DPR Santoso membeberkan pihak MK meminta anggaran Tahun 2023 dinaikkan. Permintaan naiknya anggaran untuk biaya membangun gedung MK.
"MK minta naik kurang-lebih Rp1,3 Triliun," kata Santoso kepada Media Indonesia, Selasa, 7 Juni 2022.
Baca: DPR dan KPU Sepakati Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun
Anggaran pembangunan Gedung MK masih nol atau belum pernah dianggarkan sebelumnya. Santoso menyebut permintaan kebutuhan anggaran tersebut masih akan digodok dan belum disahkan.
Santoso menuturkan pihaknya bakal menggelar rapat dengan semua mitra pada Minggu ini. DPR tidak bisa menerima semua penambahan anggaran yang dibutuhkan. Artinya, anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan.
"Semua mitra kerja Komisi III minta tambahan anggaran. Saya pastikan tidak bisa terealisasi sesuai keinginan karena anggaran negara terbatas," tegasnya.
Jakarta:
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan
Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung DPR. RDP kali ini membahas terkait anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) MK.
Anggota Komisi III DPR Santoso membeberkan pihak MK meminta
anggaran Tahun 2023 dinaikkan. Permintaan naiknya anggaran untuk biaya membangun gedung MK.
"MK minta naik kurang-lebih Rp1,3 Triliun," kata Santoso kepada
Media Indonesia, Selasa, 7 Juni 2022.
Baca:
DPR dan KPU Sepakati Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun
Anggaran pembangunan Gedung MK masih nol atau belum pernah dianggarkan sebelumnya. Santoso menyebut permintaan kebutuhan anggaran tersebut masih akan digodok dan belum disahkan.
Santoso menuturkan pihaknya bakal menggelar rapat dengan semua mitra pada Minggu ini. DPR tidak bisa menerima semua penambahan anggaran yang dibutuhkan. Artinya, anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan.
"Semua mitra kerja Komisi III minta tambahan anggaran. Saya pastikan tidak bisa terealisasi sesuai keinginan karena anggaran negara terbatas," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)