Cegah PMK, Wapres Perintahkan Tempat Pemotongan dan Jual Hewan Diawasi

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memerintahkan jajaranya mengawasi tempat pemotongan dan penjual hewan kurban sehingga dapat mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK). Pastikan kondisi hewan kurban yang dijual sehat. "Supaya mengawasi jangan sampai ada yang sakit dan kemudian dijual di pasar, ini diawasi," ujar Ma'ruf disela-sela kunjungan kerjanya ke persemian Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (Pusiba), Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 22 Juni 2022. Baca: Kasus PMK Hewan Ternak Sudah Menyebar di 16 Provinsi Pemerintah, kata Ma'ruf, telah melakukan upaya pencegahan agar tidak semakin menyebar kasus PMK menjelang Hari Raya Iduladha. Salah satunya dengan mengimpor vaksin. "Dari hasil laporan bahwa banyak (hewan kurban) yang sudah disembuhkan," ungkap dia. Selain itu, pemerintah telah memisahkan hewan kurban yang terkonfirmasi terjangkit PMK dengan hewan kurban yang sehat. Sehingga dapat menekan resiko penularan. Pemerintah mencatat hingga 18 Juni 2022, PMK telah menyebar ke 19 Provinsi dan 199 Kabupaten/Kota, dengan jumlah kasus sakit sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor (30,77 persen); pemotongan bersyarat 1.394 ekor (0,75 persen); kematian 921 ekor (0,50 persen); dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor. Sedangkan jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) sebanyak 48.779.326 ekor. Pemerintah mendorong percepatan penanganan PMK pada hewan ternak di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah ialah melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar untuk segera dilakukan vaksinasi pada hewan ternak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut vaksinasi PMK perdana telah dilakukan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya, akan didorong untuk vaksinasi dasar yaitu dua kali vaksinasi dengan jarak satu bulan, serta booster vaksin setiap enam bulan. Untuk melaksanakan program vaksinasi tersebut, akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis. Ke depan, kata Airlangga, dibutuhkan sekitar 28 juta dosis prioritas vaksinasi. Saat ini yang sudah diimpor sebanyak tiga juta dosis, dengan 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan pemerintah, sedangkan 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya.