Seorang warga melintasi mural Presiden Indonesia di Jalan Pedati, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. MI/Bary Fathahilah
Seorang warga melintasi mural Presiden Indonesia di Jalan Pedati, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. MI/Bary Fathahilah

Naskah Akademik Keppres Serangan Umum 1 Maret Disebut Memanipulasi Sejarah

Achmad Zulfikar Fazli • 08 Maret 2022 15:17
Jakarta: Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, menyayangkan isi naskah akademik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Dia menyebut naskah akademik Keppres soal Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terkesan memutarbalikkan sejarah.
 
“Jujur, saya hanya mengelus dada kalau intelektual, sejarawan, dipakai untuk kepentingan politis begini,” kata Hardjuno, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2022.
 
Keppres Nomor 2 Tahun 2022 yang memuat tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Februari 2022. Namun, Keppres Nomor 2 Tahun 2022 menuai polemik lantaran tidak menyebut nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai tokoh sentral di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Padahal, Soeharto kala itu berpangkat Letkol yang memiliki peran sangat besar saat peristiwa tersebut. Hardjuno melihat naskah akademik Keppres Nomor 2 Tahun 2022 jauh dari nuansa intelektual.
 
Menurut dia, peran Soeharto sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dia menyebut di tangan Soeharto, Indonesia terbebasakan dari ancaman perang saudara dan kesusahan ekonomi.
 
"Ini kan kebangetan banget. Dan ingat, Indonesia seperti sekarang ini juga karena jasa dan hasil keringat Pak Harto. Jangan lupakan itu," ujar dia.
 
Baca: Tak Ada Nama Soeharto, Keppres soal Serangan Umum 1 Maret Dikritik
 
Dia menilai naskah akademik Keppres Nomor 2 Tahun 2022 sebagai produk yang sangat tidak berkualitas. Hasil kajian akademisnya disebut berisikan politik.
 
Menurut Hardjuno, kebijakan tidak bisa ditulis sebagai naskah akademik sebuah keputusan presiden. Kebijakan selalu memunculkan banyak pandangan tergantung cara pandangnya.
 
"Dan semestinya para penyusun naskah akademik yang berasal dari universitas terkemuka Indonesia, UGM, tahu mengenai hal itu," tutur dia.
 
Hardjuno menegaskan naskah akademik ini disusun sejumlah akademisi dari UGM, yakni Sri Margana, Julianto Ibrahim, Siti Utami Dewi Ningrum, Satrio Dwicahyo, serta Ahmad Faisol, tidak mencermikan sebuah produk intelektual. Dia menuding naskah akademik itu sebagai pesanan untuk menyenangkan kelompok tertentu.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan keppres bukan buku sejarah. Melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah.
 
"Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU (Serangan Umum) 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif," ujar Mahfud MD dilansir dari akun Twitter-nya.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif