Seorang warga melintasi mural Presiden Indonesia di Jalan Pedati, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. MI/Bary Fathahilah
Seorang warga melintasi mural Presiden Indonesia di Jalan Pedati, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. MI/Bary Fathahilah

Tak Ada Nama Soeharto, Keppres soal Serangan Umum 1 Maret Dikritik

Achmad Zulfikar Fazli • 07 Maret 2022 14:06
Jakarta: Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menuai kritik. Keppres tersebut tidak mencantumkan nama Presiden ke-2 RI Soeharto
dalam peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949.

Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, mengatakan Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Bahkan, jasanya sangat besar bagi bangsa Indonesia.
 
"Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya," ujar Hardjuno di Jakarta,  Senin, 7 Maret 2022.
 
Hardjuno mengecam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu. Menurut dia, menghilangkan peran Soeharto sama dengan memanipulasi sejarah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menghilangkan peran Pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rezim yang berkuasa saat ini," tegas Hardjuno.
 
Hardjuno mengatakan berdasarkan instruksi rahasia pada 18 Februari 1949 yang dikeluarkan Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, terlihat peran Letnan Kolonel Soeharto.
 
Dalam Instruksi rahasia yang diberikan kepada Cdt Daerah III, (Letnan Kolonel Soeharto), untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara 25 Februari 1949-1 Maret 1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.
 
"Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran Pak Harto untuk mengadakan serangan besar-besar," ujar dia.
 
Dia meminta pemerintah tidak menghilangkan nama Soeharto. Peran Soeharto dinilai sama penting dengan sosok lain yang namanya dicantumkan di Keppres Nomor 2 Tahun 2022.
 
"Pak Harto jasanya besar bagi bangsa ini dan bapak pembangunan nasional," ujar dia.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan keppres bukan buku sejarah. Melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah.
 
"Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU (Serangan Umum) 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif," ujar Mahfud MD dilansir dari akun Twitter-nya.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif