NasDem Belum Pernah Bahas Penundaan Pemilu dengan Pemerintah

Jakarta: Elite Partai NasDem yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, mengatakan NasDem tidak pernah berkomunikasi dengan pihak istana perihal isu pengunduran pemilu 2024. Dirinya menegaskan tidak ada permintaan dari pemerintah kepada partai koalisi untuk mendukung wacana penundaan pemilu. "Sampai hari ini NasDem tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah. NasDem tidak pernah diminta pemerintah (mendukung menunda pemilu)," ungkap Saan dilansir Media Indonesia, Sabtu, 5 Maret 2022. Baca: Taat Konstitusi, Gerindra Tolak Penundaan Pemilu 2024 Saan menuturkan pintu masuk untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden hanya bisa dilakukan melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD). Namun, proses amendemen tersebut harus mendapat persetujuan dari mayoritas rakyat sehingga MPR perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat. "Suara rakyat harus jadi pertimbangan bagi MPR ketika mau melakukan proses amendemen. Rakyat setuju atau tidak diadakan amendemen apalagi terkait hanya pasal 22E tentang masa jabatan presiden," ungkap Saan. Sementara itu, lewat unggahan videonya di Twitter Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, akhinya mewakili pihak istana untuk buka suara terkait kegaduhan penundaan pemilu. Dalam videonya, Ali meminta semua pihak tidak bersikap radikal dalam berpolitik. Ia meminta agar tak ada pihak yang memaksa Presiden Joko Widodo untuk sepakat atau tidak dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. "Jangan radikal dalam berpolitik," kata Ngabalin. Ngabalin menegaskan bahwa presiden akan tetap patuh terhadap konstitusi. Presiden, kata Ngabalin, telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan KPU untuk berdiskusi dengan DPR RI untuk mengambil keputusan terkait dengan Pemilu 2024. Hasilnya, Ngabalin mengatakan telah disepakati bahwa pemilu tetap diselenggarakan pada 14 Februari 2024. "Masih ada yang kurang, pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik agar Anda lebih santun. Jangan pernah memaksakan, Presiden atau siapa saja," ucapnya.