Ilustrasi Gedung MA--MI/Bary Fathahillah
Ilustrasi Gedung MA--MI/Bary Fathahillah

MA Pandang Putusan PTUN soal OSO Sesuai Hukum

Nasional pemilu serentak 2019
Media Indonesia • 24 Januari 2019 14:59
Jakarta: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai harus dihormati. Mahkamah Agung (MA) memandang keputusan itu telah sesuai aturan hukum.
 
Ketua MA Muhammad Hatta Ali menuturkanmenyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD tak dapat digunakan. Pandangan ini mengacu pada putusan Putusan MA Nomor 65P/HUM/2018.
 
Menurutnya,Pasal 60A Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat 1 huruf I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aturan yang dianggapnya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kata Hatta, berlaku ke depan. Bukan untuk Pemilu 2019.
 
"Soal itu, PTUN sudah memutuskan. Bahwa berlakunya UU itu ke depan semua, bukan berlaku surut," kata dia saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

Pasal 60A Peraturan KPU No 20 Tahun 2018:
(1) Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.
 
(2) Bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD.

Hatta pun membantah jika adanya putusan MA ini bertentangan dengan putusan MK dan menimbulkan polemik hukum berkepanjangan. Menurutnya, pemberlakuan tersebut sudah sama dengan aturan perundang-undangan yakni berlaku ke depan dan tidak berlau surut.
 
Sehingga menurutnya, adanya putusan MK, MA, dan PTUN sudah saling mendukung bahwa pemberlakuan putusan MK tersebut berlaku ke depan.
 
"Tidak berbeda, saling mendukung. MK meutuskan itu ke depan, kita pun ke depan, Bawaslu juga melihat. Jadi sudah ada tiga putusan tidak ada yg saling bertentangan, saling mendukung malah. Sebagian yang bilang bertentangan dengan putusan MK, coba anda baca simak betul tidak ada pertentangan," ungkapnya.
 
Baca: Bawaslu Tolak Laporan OSO
 
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil sikap terkait dengan eksekusi putusan Bawaslu tentang laporan pelanggaran administrasi dengan pelapor kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO). Sikap yang diambil oleh KPU ialah tetap mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga OSO harus tetap memberikan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol hingga 22 Januari jika tetap ingin dimasukan ke Daftar Calon Tetap (DCT).
 
Surat tersebut bernomor 60/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2019 perihal pelaksanaan putusan Bawaslu nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018.
 
Adanya ketentuan tersebut nyatanya tidak disikapi oleh kubu OSO yang tetap tidak menyerahkan surat pengunduran diri hingga tenggat waktu yang telah ditentukan. Alhasil, nama OSO masih tidak dicantumkan dalam daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD.
 
Sementara, dalam sidang putusan pada Rabu, 9 Januari 2019, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukan Oesman Sapta Odang (OSO) kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon anggota dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019. Majelis hakim menilai KPU telah melanggar ketentuan adminstrasi pemilu dengan tidak menindaklanjuti putusan PTUN nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT pada 14 November yang mencabut SK nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 terkait penetapan calon anggota DPD paling lama 3 hari setelah diputuskan.
 
Pasalnya, KPU baru menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 1492/PL.01.4-SD/03/KPU/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018 perihal pengunduran diri calon anggota DPD sebagai pengurus Partai Politik bagi calon anggota DPD RI Pemilu tahun 2019.
 
Meski demikian, Bawaslu memerintahkan agar KPU tidak mengesahkan keterpilihan OSO bila nantinya menang dalam Pileg sebelum yang bersangkutan mengundurkan diri dari pengurus partai. (Nurjiyanto)
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif