Jakarta: Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai pemerintah akan kesulitan mewujudkan sistem birokrasi bersih dan modern. Sebab, politisasi birokrasi masih terus terjadi di kementerian dan lembaga.
"Saya kira ini dalam konteks upaya membuat birokrasi bersih dan modern sulit dicapai," kata Adnan dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.
Baca: Pemecatan Efektif Bikin Jera ASN
Menurut Adnan, politisasi birokrasi kerap terjadi saat proses seleksi dan mutasi pegawai. Pimpinan di setiap kementerian dan lembaga, kata dia, sering kali tidak objektif dalam menjalankan proses tersebut.
"Kalau pejabat di sebuah tempat warnanya hijau ya birokrasinya warna hijau. Kalau pejabat biru, birokrasinya biru. Ini jadi persoalan untuk reformasi birokrasi," ujar dia.
Dia juga mencontohkan adanya kebijakan politik yang memaksa pegawai honorer agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes. Padahal, Undang-undang ASN sudah mengatur proses perekrutan ASN harus melalui tes.
"Inikan kebijakan politik yang ganggu skenario reformasi birokrasi," kata Adnan.
Adnan menilai fenomena jual beli jabatan implikasi dari politisasi birokrasi. Karena ongkos tidak bisa diukur dan mereka memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan sesuatu.
"Bahkan dalam kasus tertentu nilainya fantastis. Bahkan tidak memperhatikan asas kepatutan. Misalnya kepala sekolah mbok ya enggak usah dimintai uang. Koruptor juga harus punya hati kan," ujar dia.
Baca: Mayoritas Kementerian dan Lembaga Jual Beli Jabatan
Menurut dia, ini sesuatu hal yang sampai hari ini masih dihadapi. Komisi Aparatur Sipil Negara yang memiliki rekomendasi mengikat tak terlalu dipatuhi kementerian dan lembaga. KASN juga tak bisa menindak bila rekomendasi tersebut tidak dijalankan.
Di sisi lain, Adnan juga khawatir dengan tujuan seseorang yang ingin menjadi ASN. Sebagian besar di antara mereka ingin menjadi ASN agar mendapatkan jaminan hari tua.
"Ya (kalau begini) kita tak bakal dapat PNS yang qualified," tegas dia.
Jakarta: Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai pemerintah akan kesulitan mewujudkan sistem birokrasi bersih dan modern. Sebab, politisasi birokrasi masih terus terjadi di kementerian dan lembaga.
"Saya kira ini dalam konteks upaya membuat birokrasi bersih dan modern sulit dicapai," kata Adnan dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.
Baca: Pemecatan Efektif Bikin Jera ASN
Menurut Adnan, politisasi birokrasi kerap terjadi saat proses seleksi dan mutasi pegawai. Pimpinan di setiap kementerian dan lembaga, kata dia, sering kali tidak objektif dalam menjalankan proses tersebut.
"Kalau pejabat di sebuah tempat warnanya hijau ya birokrasinya warna hijau. Kalau pejabat biru, birokrasinya biru. Ini jadi persoalan untuk reformasi birokrasi," ujar dia.
Dia juga mencontohkan adanya kebijakan politik yang memaksa pegawai honorer agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes. Padahal, Undang-undang ASN sudah mengatur proses perekrutan ASN harus melalui tes.
"Inikan kebijakan politik yang ganggu skenario reformasi birokrasi," kata Adnan.
Adnan menilai fenomena jual beli jabatan implikasi dari politisasi birokrasi. Karena ongkos tidak bisa diukur dan mereka memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan sesuatu.
"Bahkan dalam kasus tertentu nilainya fantastis. Bahkan tidak memperhatikan asas kepatutan. Misalnya kepala sekolah mbok ya enggak usah dimintai uang. Koruptor juga harus punya hati kan," ujar dia.
Baca: Mayoritas Kementerian dan Lembaga Jual Beli Jabatan
Menurut dia, ini sesuatu hal yang sampai hari ini masih dihadapi. Komisi Aparatur Sipil Negara yang memiliki rekomendasi mengikat tak terlalu dipatuhi kementerian dan lembaga. KASN juga tak bisa menindak bila rekomendasi tersebut tidak dijalankan.
Di sisi lain, Adnan juga khawatir dengan tujuan seseorang yang ingin menjadi ASN. Sebagian besar di antara mereka ingin menjadi ASN agar mendapatkan jaminan hari tua.
"Ya (kalau begini) kita tak bakal dapat PNS yang
qualified," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
