medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberi isyarat partainya tak akan melanjutkan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. PAN lebih setuju ada rapat kerja lebih dulu.
"Angket itu menyatakan pendapat. Kan ada langkah-langkahnya. Rapat kerja dulu, kalau rapat kerja enggak puas, ada interpelasi. Baru nanti lanjut. Ada prosesnya. Tiba-tiba orang diketok, kan proses dulu kan. Kalau tiba-tiba itu namanya emosional saja. Patah di jalan kan percuma juga," kata Zulkifli di Media Center DPR RI, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017.
Dia bilang, lebih baik DPR terlebih dulu mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Setelah itu ditanya soal kejanggalan pengaktifan Ahok.
Tentu, kata dia, Tjahjo bakal menjelaskan. "Saya enggak sependapat kalau balum raker, belum ditanya, kita langsung angket. Tanya dulu dong," tandas Zulkifli.
Baca: Jika Dituntut 5 Tahun, Mendagri Langsung Menonaktifkan Ahok
Kendati begitu, dia tak akan meminta anggota fraksinya yang sudah menandatangani hak angket buat mencabut. Dia membiarkan proses tersebut terus berjalan.
Toh, nanti ada rapat dalam paripurna. Di sana, partainya bakal menentukan sikap untuk mengutamakan rapat kerja.
"Kan ada pendapat fraksi. Kalau sekarang kami tidak sependapat kalau ada angket. Kan bisa kan. Pendapat fraksi, pendapat partai," pungkas dia.
Empat fraksi yakni PAN, PKS, Demokrat, Gerindra menyerahkan draf hak angket terkait pengaktifan Ahok.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/PNggV84N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberi isyarat partainya tak akan melanjutkan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. PAN lebih setuju ada rapat kerja lebih dulu.
"Angket itu menyatakan pendapat. Kan ada langkah-langkahnya. Rapat kerja dulu, kalau rapat kerja enggak puas, ada interpelasi. Baru nanti lanjut. Ada prosesnya. Tiba-tiba orang diketok, kan proses dulu kan. Kalau tiba-tiba itu namanya emosional saja. Patah di jalan kan percuma juga," kata Zulkifli di Media Center DPR RI, Jakarta, Selasa 14 Februari 2017.
Dia bilang, lebih baik DPR terlebih dulu mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Setelah itu ditanya soal kejanggalan pengaktifan Ahok.
Tentu, kata dia, Tjahjo bakal menjelaskan. "Saya enggak sependapat kalau balum raker, belum ditanya, kita langsung angket. Tanya dulu dong," tandas Zulkifli.
Baca: Jika Dituntut 5 Tahun, Mendagri Langsung Menonaktifkan Ahok
Kendati begitu, dia tak akan meminta anggota fraksinya yang sudah menandatangani hak angket buat mencabut. Dia membiarkan proses tersebut terus berjalan.
Toh, nanti ada rapat dalam paripurna. Di sana, partainya bakal menentukan sikap untuk mengutamakan rapat kerja.
"Kan ada pendapat fraksi. Kalau sekarang kami tidak sependapat kalau ada angket. Kan bisa kan. Pendapat fraksi, pendapat partai," pungkas dia.
Empat fraksi yakni PAN, PKS, Demokrat, Gerindra menyerahkan draf hak angket terkait pengaktifan Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
