Jakarta: Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ada sejumlah pendorong pengurus partai lambang Ka'bah itu memberhentikan Suharso.
"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong, bukan penentu," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Faktor pendorong yaitu ucapan Suharso terkait amplop kepada kiai. Hal itu disampaikan Suharso di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Bahkan, sejumlah simpatisan PPP menggelar unjuk rasa memprotes pernyataan Suharso tersebut. Ucapan tersebut dianggap menghina para kiai.
"Tiap hari ada demo ada tuduhan, demonya ada di PPP, ada di Bapennas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), ada di KPK gitu loh," ungkap dia.
Alasan lain yaitu elektabilitas PPP tak pernah naik. Bahkan, tingkat keterpilihan partai peraih suara kesembilan terbanyak di Pemilu 2019 itu kalah dari Perindo.
"Yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, teman-teman itu (mempertanyakan) kan ini gimana sih," sebut dia.
Atas dasar itu, pengurus harian DPP dan DPW PPP mengambil keputusan. Mereka ingin ada perbaikan dengan mengganti posisi Ketum.
"Sudahlah kita kembali kepada keinginan dari awal sebetulnya," ujar dia.
Jakarta: Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (
PPP). Ada sejumlah pendorong pengurus
partai lambang Ka'bah itu memberhentikan Suharso.
"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong, bukan penentu," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Faktor pendorong yaitu ucapan Suharso terkait amplop kepada kiai. Hal itu disampaikan Suharso di Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) beberapa waktu lalu.
Bahkan, sejumlah simpatisan PPP menggelar unjuk rasa memprotes pernyataan Suharso tersebut. Ucapan tersebut dianggap menghina para kiai.
"Tiap hari ada demo ada tuduhan, demonya ada di PPP, ada di Bapennas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), ada di KPK gitu loh," ungkap dia.
Alasan lain yaitu elektabilitas PPP tak pernah naik. Bahkan, tingkat keterpilihan partai peraih suara kesembilan terbanyak di Pemilu 2019 itu kalah dari Perindo.
"Yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, teman-teman itu (mempertanyakan) kan ini gimana sih," sebut dia.
Atas dasar itu, pengurus harian DPP dan DPW PPP mengambil keputusan. Mereka ingin ada perbaikan dengan mengganti posisi Ketum.
"Sudahlah kita kembali kepada keinginan dari awal sebetulnya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
