Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyentil pihak-pihak yang memprotes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Aksi protes diminta dibarengi dengan pemberian solusi.
"Solusi konkret, itu yang kita inginkan. tidak hanya protes. Kalau protes-protes kan anak kecil di pinggir jalan juga bisa," kata Eddy di sela Kick Off Diskusi Publik RKUHP, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Eddy mencontohkan Dewan Pers yang mengajukan mereformulasi terhadap 14 pasal RKUHP yang dinilai berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. Dewan Pers juga memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP ke DPR.
"Kita ingin seperti itu. Jadi masukan yang konstruktif dan itu akan terbuka untuk dibahas di DPR," ucap Eddy.
Selain itu, pemerintah tengah menggelar sosialisasi terkait RKUHP di seluruh Indonesia. Lewat kegiatan itu pemerintah berjanji menyerap semua masukan publik untuk menyempurnakan beleid tersebut.
"Semua ini kan direkam. Kita akan mendengar, kita akan mencatat betul, dan akan kita sampaikan dalam pembahasan di DPR," kata Eddy.
Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyentil pihak-pihak yang memprotes Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(RKUHP). Aksi protes diminta dibarengi dengan pemberian solusi.
"Solusi konkret, itu yang kita inginkan. tidak hanya protes. Kalau protes-protes kan anak kecil di pinggir jalan juga bisa," kata Eddy di sela
Kick Off Diskusi Publik RKUHP, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Eddy mencontohkan Dewan Pers yang mengajukan mereformulasi terhadap 14 pasal RKUHP yang dinilai berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. Dewan Pers juga memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP ke DPR.
"Kita ingin seperti itu. Jadi masukan yang konstruktif dan itu akan terbuka untuk dibahas di DPR," ucap Eddy.
Selain itu, pemerintah tengah menggelar sosialisasi terkait RKUHP di seluruh Indonesia. Lewat kegiatan itu pemerintah berjanji menyerap semua masukan publik untuk menyempurnakan beleid tersebut.
"Semua ini kan direkam. Kita akan mendengar, kita akan mencatat betul, dan akan kita sampaikan dalam pembahasan di DPR," kata Eddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
