Presiden Joko Widodo berbincang dengan nelayan di Kabupaten Kepulauan Natuna. ANT/M Risyal Hidayat.
Presiden Joko Widodo berbincang dengan nelayan di Kabupaten Kepulauan Natuna. ANT/M Risyal Hidayat.

Moratorium Bisa Jadi Kendala Pemekaran Natuna

Nasional pemekaran daerah Laut Natuna Utara
Ilham Pratama Putra • 14 Januari 2020 12:56
Jakarta: Pemerintah tak bisa tetiba menyetujui pemekaran Kabupaten Natuna menjadi provinsi. Pemerintah harus mencabut moratorium pemekaran daerah terlebih dulu.
 
"Sekarang kan masih moratorium. Artinya dihentikan dulu untuk sementara mengusulkan pemekaran di seluruh Indonesia. Kan hampir empat tahun ini tidak ada pemekaran," kata pakar hukum tata negara Juanda kepada Medcom.id, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Juanda mengatakan pencabutan moratorium mungkin dilakukan untuk kepentingan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Argumentasi demi menjaga kedaulatan dinilai sangat masuk akal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mungkin saja argumentasinya bisa diterima, dengan alasan-alasan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan wilayah kedaulatan Republik Indonesia di daerah Natuna, bisa saja itu sifatnya kekhususan," jelas dia.
 
Juanda menyebut tak ada aturan khusus dalam mencabut moratorium pemekaran wilayah. Keputusan itu ada di tangan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri.
 
"Diambil saja kesepakatan oleh Presiden melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kebijakan khusus untuk mencabut kebijakan moratorium itu," kata Juanda.
 
Usulan agar Kabupaten Natuna dan Anambas dijadikan provinsi khusus datang dari Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Menurutnya pemekaran mampu mendorong otoritas setempat untuk lebih berwenang dan kuat dalam menjaga kedaulatan RI di perairan Natuna, termasuk dari klaim Tiongkok.
 
"Pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna," kata Abdul dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Medcom.id, Sabtu, 4 Januari 2020.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif