Jakarta: Ketua Komisi II Ahmad Doli tak sepakat usulan pembentukan otonomi Natuna. Sebab, kedaulatan negara tidak bekorelasi dengan pemekaran daerah
"Jadi, enggak ada relevansinya dengan pembentukan provinsi itu. Negara saja mau mereka (Tiongkok) tembus apalagi provinsi, kan gitu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.
Doli menyebut urusan kedaulatan mesti diatasi bersama negara. "Menjaga kedaulatan negara itu urusan kita semua, tanggung jawab kita semua. Bukan urusan Pemda Natuna, tapi juga tanggung jawab sampai ke tingkat pemerintah pusat," tegas dia.
Politikus Partai Golkar itu meminta Pemda Natuna tak perlu khawatir. Ia yakin negara akan bergerak demi kedaulatan Indonesia.
Seperti diketahui, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal ingin Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi provinsi khusus agar kedua kabupaten lebih berwenang menjaga kedaulatan RI.
"Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna," ujar Abdul dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Medcom.id, Sabtu 4 Januari 2020.
Jakarta: Ketua Komisi II Ahmad Doli tak sepakat usulan pembentukan otonomi Natuna. Sebab, kedaulatan negara tidak bekorelasi dengan pemekaran daerah
"Jadi, enggak ada relevansinya dengan pembentukan provinsi itu. Negara saja mau mereka (Tiongkok) tembus apalagi provinsi, kan gitu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.
Doli menyebut urusan kedaulatan mesti
diatasi bersama negara. "Menjaga kedaulatan negara itu urusan kita semua, tanggung jawab kita semua. Bukan urusan Pemda Natuna, tapi juga tanggung jawab sampai ke tingkat pemerintah pusat," tegas dia.
Politikus Partai Golkar itu meminta Pemda Natuna tak perlu khawatir. Ia yakin negara akan bergerak demi kedaulatan Indonesia.
Seperti diketahui, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal ingin Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi provinsi khusus agar kedua kabupaten lebih berwenang menjaga kedaulatan RI.
"Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna," ujar Abdul dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Medcom.id, Sabtu 4 Januari 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
