Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai usulan penambahan kegiatan dan masa reses anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) modus akal-akalan untuk penambahan anggaran. Di tahun politik, reses justru digunakan anggota untuk kampanye di daerah pemilihannya.
"Kita tahu masa reses tidak pernah efektif dijadikan instrumen penyerapan aspirasi (masyarakat)," kata Lucius saat dihubungi Medcom.id, Senin, 24 September 2018.
Lucius menyebut modus penambahan anggaran dengan dalih anggaran reses praktik yang lazim terjadi di setiap tahun politik di DPR maupun MPR. Alih-alih digunakan untuk penyampaian sosialisasi empat pilar dan penyerapan aspirasi yang terjadi justru mengkampanyakan diri dan partainya.
"Mereka punya banyak waktu di dapil masing-masing untuk kampanye, itu tendensi politis dan pro kepentingan anggota DPR kalau usulan dilakukan sekarang," tegas dia.
(Baca juga: DPR Pesimistis 50 RUU Utama Selesai)
Korelasinya masa reses bertambah, anggaran pun bertambah. Dana dan fasilitas dari negara inilah siasat anggota MPR berkampanye gratis dengan modal dari negara.
"Itu juga yang membuat kemudian kinerja DPR buruk di bidang legislasi. Mereka sibuk bagaimana mengurangi waktu kerja mereka di DPR dengan menambah masa reses," tukas Lucius.
MPR mengajukan penambahan usulan anggaran sebesar Rp350,4 miliar untuk tahun anggaran 2019 dari Pagu Indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp958 miliar.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan peningkatan anggaran itu salah satunya dampak dari penambahan unsur pimpinan MPR. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan penambahan kegiatan MPR per tahunnya.
Dari tambahan Rp350,4 miliar itu, Rp240,4 miliar di antaranya untuk kegiatan sosialisasi anggota MPR ke daerah pemilihan masing-masing. Dengan perincian, Rp109,12 miliar untuk menambah dua kegiatan sosialisasi di dapil; Rp108,64 miliar untuk menambah empat kali kegiatan dengar pendapat anggota MPR dengan masyarakat; dan Rp22,75 miliar untuk 325 kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat per tahun sebelumnya 215 kali.
Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai usulan penambahan kegiatan dan masa reses anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) modus akal-akalan untuk penambahan anggaran. Di tahun politik, reses justru digunakan anggota untuk kampanye di daerah pemilihannya.
"Kita tahu masa reses tidak pernah efektif dijadikan instrumen penyerapan aspirasi (masyarakat)," kata Lucius saat dihubungi
Medcom.id, Senin, 24 September 2018.
Lucius menyebut modus penambahan anggaran dengan dalih anggaran reses praktik yang lazim terjadi di setiap tahun politik di DPR maupun MPR. Alih-alih digunakan untuk penyampaian sosialisasi empat pilar dan penyerapan aspirasi yang terjadi justru mengkampanyakan diri dan partainya.
"Mereka punya banyak waktu di dapil masing-masing untuk kampanye, itu tendensi politis dan pro kepentingan anggota DPR kalau usulan dilakukan sekarang," tegas dia.
(Baca juga:
DPR Pesimistis 50 RUU Utama Selesai)
Korelasinya masa reses bertambah, anggaran pun bertambah. Dana dan fasilitas dari negara inilah siasat anggota MPR berkampanye gratis dengan modal dari negara.
"Itu juga yang membuat kemudian kinerja DPR buruk di bidang legislasi. Mereka sibuk bagaimana mengurangi waktu kerja mereka di DPR dengan menambah masa reses," tukas Lucius.
MPR mengajukan penambahan usulan anggaran sebesar Rp350,4 miliar untuk tahun anggaran 2019 dari Pagu Indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp958 miliar.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan peningkatan anggaran itu salah satunya dampak dari penambahan unsur pimpinan MPR. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan penambahan kegiatan MPR per tahunnya.
Dari tambahan Rp350,4 miliar itu, Rp240,4 miliar di antaranya untuk kegiatan sosialisasi anggota MPR ke daerah pemilihan masing-masing. Dengan perincian, Rp109,12 miliar untuk menambah dua kegiatan sosialisasi di dapil; Rp108,64 miliar untuk menambah empat kali kegiatan dengar pendapat anggota MPR dengan masyarakat; dan Rp22,75 miliar untuk 325 kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat per tahun sebelumnya 215 kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
