Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo pesimistis 50 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bisa rampung. Apalagi konsentrasi anggota DPR kini terpecah di Pemilihan Legislatif 2018.
"Apalagi sekarang sudah diumumkan bahwa per 23 (September 2018) sudah boleh kampanye," kata Firman kepada Medcom.id, Senin, 24 September 2018.
Politikus Partai Golkar itu ragu target penyelesaian RUU Prolegnas 2018 rampung, saat anggota Dewan fokus memenangkan suara di Pileg 2019. "Saya yakin target program legislasi akan sangat terganggu."
Firman menyadari seperti di tahun-tahun sebelumnya menghadapi tahun politik, pembahasan prolegnas selalu mengalami hambatan. Waktu pembahasan menjadi semakin sempit.
"Menyangkut tahun politik pada tahun-tahun terakhir, itu akan menghadapi hambatan masalah waktu," ujar Firman.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan mustahil setiap DPR bisa menyelesaikan target Prolegnas. Di tahun-tahun normal penyelesaian prolegnas tak kurang dari 50 persen.
"Sulit sekali bayangkan kali ini di tahun politik mereka bisa capai 50 persen. Bahkan lebih dari 10 juga enggak mungkin," kata Lucius saat dihubungi Medcom.id.
Dari daftar 50 RUU Prolegnas tahun 2018, baru 4 RUU yang disahkan DPR tahun ini. di antaranya RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP).
Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo pesimistis 50 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bisa rampung. Apalagi konsentrasi anggota DPR kini terpecah di Pemilihan Legislatif 2018.
"Apalagi sekarang sudah diumumkan bahwa per 23 (September 2018) sudah boleh kampanye," kata Firman kepada
Medcom.id, Senin, 24 September 2018.
Politikus Partai Golkar itu ragu target penyelesaian RUU Prolegnas 2018 rampung, saat anggota Dewan fokus memenangkan suara di Pileg 2019. "Saya yakin target program legislasi akan sangat terganggu."
Firman menyadari seperti di tahun-tahun sebelumnya menghadapi tahun politik, pembahasan prolegnas selalu mengalami hambatan. Waktu pembahasan menjadi semakin sempit.
"Menyangkut tahun politik pada tahun-tahun terakhir, itu akan menghadapi hambatan masalah waktu," ujar Firman.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan mustahil setiap DPR bisa menyelesaikan target Prolegnas. Di tahun-tahun normal penyelesaian prolegnas tak kurang dari 50 persen.
"Sulit sekali bayangkan kali ini di tahun politik mereka bisa capai 50 persen. Bahkan lebih dari 10 juga enggak mungkin," kata Lucius saat dihubungi
Medcom.id.
Dari daftar 50 RUU Prolegnas tahun 2018, baru 4 RUU yang disahkan DPR tahun ini. di antaranya RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
