Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) ogah mengomentari soal perbedaan data transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia meminta hal itu diperjelas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Ya ditanya ke Bu Menkeu sama Pak Mahfud," kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023.
Mahfud menyebut transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan mencapai Rp349 triliun. Data yang dimiliki Mahfud berbeda dengan Sri Mulyani. Saat rapat bersama Komisi XI, Sri Mulyani menyebut transaksi mencurigakan di kementeriannya hanya Rp3,3 triliun.
Mahfud yang juga bertindak sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menerangkan transaksi mencurigakan itu dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, transaksi mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan sebesar Rp35 triliun.
Kedua, transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu mencapai Rp53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (TPA) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang belum diperoleh sebesar Rp260 triliun.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) ogah mengomentari soal perbedaan data
transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (
Kemenkeu). Dia meminta hal itu diperjelas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Ya ditanya ke Bu Menkeu sama Pak Mahfud," kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023.
Mahfud menyebut transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan mencapai Rp349 triliun. Data yang dimiliki Mahfud berbeda dengan Sri Mulyani. Saat rapat bersama Komisi XI, Sri Mulyani menyebut transaksi mencurigakan di kementeriannya hanya Rp3,3 triliun.
Mahfud yang juga bertindak sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menerangkan transaksi mencurigakan itu dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, transaksi mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan sebesar Rp35 triliun.
Kedua, transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu mencapai Rp53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (TPA) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang belum diperoleh sebesar Rp260 triliun.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
