ilustrasi/medcom.id
ilustrasi/medcom.id

KUHP Dinilai Tak Beri Efek Jera Bagi Pengguna Jasa Prostitusi

Anggi Tondi Martaon • 07 Januari 2022 10:51
Jakarta: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai belum memberikan efek jera kepada pengguna porstitusi. Padahal, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan budaya dan agama.
 
"Apabila tidak ada hukum positif yang mengatur maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata," kata anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto saat dihubungi, Jumat, 7 Januari 2022.
 
Ketua DPP Partai Demokrat itu menyampaikan pengguna jasa prostitusi akan terus ada meski bertentangan dengan norma agama. Di sisi lain, para penegak hukum tidak dapat berbuat banyak karena belum adanya aturan yang mengatur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena KUHP tidak bisa menjangkau," ungkap dia.
 
Atas dasar keterbatasan jangkauan KUHP tersebut, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana. Khususnya, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi.
 
Baca: Perubahan Ketentuan Pemidanaan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Didukung
 
Dalam KUHP, pengguna jasa porstitusi hanya bisa dijerat Pasal 284 tentang Perzinaan. Delik pasal tersebut juga bersifat aduan.
 
"Kenyataan inilah yang membuat keprihatinan kita semua dan harus segera dicarikan jalan keluarnya," ujar Didik.
 
Menurut dia, pemidanaan langsung terhadap pengguna jasa porstitusi harus diterapkan. Sehingga, hukum Indonesia menutup celah terjadinya perbuatan yang melanggar norma.
 
"Yang harus diingat juga bahwa hadirnya payung hukum juga menjadi social enginering agar perilaku masyarakat menjadi lebih baik," ucap dia.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif