Polemik Kerumunan di Maumere Dimanfaatkan Kelompok Tertentu

Jakarta: Polemik kerumunan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai jadi bahan dipolitisasi beberapa pihak. Kegiatan tersebut disamakan dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang menjerat Rizieq Shihab.  "Situasi Pak Jokowi dimanfaatkan oleh kubu-kubu berkepentingan untuk memanfaatkan (kasus) protokol (kesehatan) ini membandingkan HRS (Habib Rizieq Shihab), pasti ingin HRS bebas melalui jalan (kasus) Pak Presiden (Jokowi)," ujar Dokter Tirta Mandira Hudhi dalam program Crosscheck by Medcom.id, bertajuk 'Kerumunan Jokowi Beda Dengan Kerumunan Rizieq' melalui telekonferensi, Minggu, 28 Februari 2021. Tirta mencontohkan salah satu hal yang sangat kental dengan unsur politis. Seperti pernyataan dari sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ihwal pemberian suvenir menjadi pemicu terjadinya kerumunan.  Baca: Dr Tirta: Kerumunan di Maumere Berbeda dengan Petamburan Padahal, kerumunan sudah ada sejak Jokowi meresmikan Bendungan Nepun Gete. Kerumunan tersebut disebabkan antusiasme masyarakat yang telah lama menantikan Jokowi.  "Warga tentu ketemu dong sama Presiden (Jokowi), Pak Presiden publik figur, wah pengen ramai pengen ramai, berarti kalau orang ke sana salah presidennya, enggak toh," jelasnya. Ia menekanakn Jokowi tidak mengundang masyarakat untuk hadir pada persemian bendungan. Sehingga, kerumunan di Maumere tidak dapat disamakan dengan kasus prokes Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.  Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Napun Gete, di Kabupaten Sikka, NTT, Selasa, 23 Februari 2021. Kedatangan Jokowi disambut masyarakat hingga berujung terjadinya kerumunan.