Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Medcom.id/Siti Yona
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Medcom.id/Siti Yona

Gerindra: Masa Jabatan Presiden Cukup Dua Kali

Nasional Amendemen UUD 45
Whisnu Mardiansyah • 22 November 2019 13:48
Jakarta: Partai Gerindra tak sepakat dengan wacana pembahasan masa jabatan presiden tiga periode dalam amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Gerindra menilai masa jabatan presiden cukup dua periode.
 
"Belum ada urgensi untuk memperpanjang sampai tiga kali. Namanya kita demokrasi, ini kan zaman era reformasi, ya dua kali cukup," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 November 2019.
 
Menurut dia, mayoritas partai politik di Senayan belum setuju dengan wacana tersebut. Dia meyakini pembahasan masalah ini akan sangat panjang dan berliku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan kalau Gerindra tentunya tidak akan berperan serta aktif membahas itu," tegas Dasco.
 
Dasco mengatakan Gerindra sepakat adanya amendemen terbatas dengan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, pembahasan tidak melebar ke masa jabatan presiden.
 
"Di partai kami belum pernah ada pembicaraan, tapi secara pribadi saya pikir itu tidak perlu dibahas," ujar Wakil Ketua DPR itu.
 
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut MPR masih menampung aspirasi terkait amendemen UUD 1945. Salah satu usulan yang masuk yaitu presiden bisa dipilih tiga kali.
 
"Itu baru sebuah wacana ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.
 
Mencuat pula usulan masa jabatan presiden hanya satu periode. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun.
 
"Karena dengan satu kali masa jabatan tapi lebih lama, dia juga bisa mengeksekusi program dengan baik," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
 
Namun, belum ada kesimpulan dari usulan-usulan ini. Pasalnya, ada yang ingin amendemen terbatas dan tidak terbatas GBHN.
 
"Ada juga yang usul bahwa kembali saja ke UUD 1945 yang asli, ya enggak apa-apa. Kita kaji semuanya," kata dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif