Ilustrasi. Foto: Antara/Andika Wahyu.
Ilustrasi. Foto: Antara/Andika Wahyu.

GBHN Sulit Dikoreksi Jika Bertentangan dengan UUD

Nasional gbhn Amendemen UUD 45
Whisnu Mardiansyah • 14 Agustus 2019 18:06
Jakarta:Para anggota Dewan diminta mempertimbangkan ulang wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN sulit dikoreksi atau ditinjau ulang jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 
"Bagaimana cara menguji peraturan di bawah GBHN itu sendiri terhadap GBHN. Siapa yang akan melakukan? Bagaimana kalau ada pertentangan? Apakah diuji ke Mahkamah Konstitusi? Kewenangan itu tidak ada di sana," kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferri Amsari kepada Medcom.id, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Lagislator harus menjelaskan posisi GBHN yang akan di bawah ketetapan MPR tersebut. Langkah yang dapat ditempuh bila rumusannya bertentangan dengan UUD 45 juga harus dipertegas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:GBHN Tak Boleh Bertentangan dengan Sistem Presidensial
 
Menurut Ferri, tak lazim memberikan kewenangan besar kepada MPR yang notabene diisi anggota DPR dan DPD. Mereka merupakan politikus yang memiliki beragam kepentingan.
 
"Ada upaya MPR menggunakan GBHN sebagai kekuasaan atau kewenangan baru dalam mengatur proses penyelenggaraan negara, itu tidak wajar dan tidak lazim," pungkas Ferri.
 
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945 di periode kepengurusan parlemen mendatang. Draf amendemen terbatas ini tengah dibahas.
 
Salah satu tujuannya, ingin menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif