Jakarta: Wacana pemekaran Papua dan Papua Barat masih dibahas pemerintah. Masalah ini ada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama, terus akan dibicarakan. Kemungkinan iya apa tidak? Nanti Mendagri akan menentukan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai membuka Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriott Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan usulan pemekaran Papua belum matang. Inventarisasi masalah masih dilakukan.
“Pokoknya kami bertekad bahwa (Tanah Papua) itu dalam waktu ke waktu maju bersama kita,” kata Mahfud.
Menurut dia, dahulu, Papua memiliki persoalan teknis yang menyebabkan kemajuan tersendat. Masalah ini menyangkut jarak yang jauh, transportasi susah didapat, dan saluran komunikasi yang terbatas.
Masalah ini, kata dia, sudah diatasi pemerintah sedikit demi sedikit dengan pembangunan infrastruktur. Ke depan, Mahfud mengatakan pemerintah berencana meningkatkan lagi pembangunan secara holistik dan komprehensif antarkementerian terkait.
“Karena kalau setiap kementerian punya program yang berbeda-beda itu tidak ada gunanya. Sekarang itu diharapkan menyatu meskipun anggarannya masih masing-masing tapi penempatannya itu terkoordinasi di dalam Desk Papua," kata Mahfud.
Sementara itu, Tito menyebut pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat disebut masih dalam tahap menampung aspirasi masyarakat. Dia juga belum menerima pengajuan tertulis soal wacana ini.
"(Pembentukan) Papua Selatan baru lisan tapi belum tertulis, kami ingin melihat kajian tertulis,” ujar Tito, di Jayapura, Papua, Minggu, 1 Desember 2019.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebut kawasan Papua dan Papua Barat idealnya dipecah menjadi tujuh provinsi. Pasalnya, 'Bumi Cenderawasih' dihuni tujuh suku besar.
"Kita baru punya dua sekarang dan saya kira kalau kita melihat dinamika yang terjadi hingga saat ini tidak ada kata lain," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2019.
Tujuh suku besar di 'Bumi Cenderawasih' meliputi Mamta, Saereri, Anim Ha, La Lago, Mee Pago, Domberai, dan Bomberai. Domberai dan Bomberai menduduki wilayah adat di Papua Barat, sedang lima suku lainnya di Papua.
Namun, pemekaran ini terhambat moratorium yang sampai sekarang belum dicabut. Salah satu cara mencabut moratorium itu dengan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Jakarta: Wacana pemekaran Papua dan Papua Barat masih dibahas pemerintah. Masalah ini ada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama, terus akan dibicarakan. Kemungkinan iya apa tidak? Nanti Mendagri akan menentukan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai membuka Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriott Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan usulan pemekaran Papua belum matang. Inventarisasi masalah masih dilakukan.
“Pokoknya kami bertekad bahwa (Tanah Papua) itu dalam waktu ke waktu maju bersama kita,” kata Mahfud.
Menurut dia, dahulu, Papua memiliki persoalan teknis yang menyebabkan kemajuan tersendat. Masalah ini menyangkut jarak yang jauh, transportasi susah didapat, dan saluran komunikasi yang terbatas.
Masalah ini, kata dia, sudah diatasi pemerintah sedikit demi sedikit dengan pembangunan infrastruktur. Ke depan, Mahfud mengatakan pemerintah berencana meningkatkan lagi pembangunan secara holistik dan komprehensif antarkementerian terkait.
“Karena kalau setiap kementerian punya program yang berbeda-beda itu tidak ada gunanya. Sekarang itu diharapkan menyatu meskipun anggarannya masih masing-masing tapi penempatannya itu terkoordinasi di dalam Desk Papua," kata Mahfud.
Sementara itu, Tito menyebut pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat disebut masih dalam tahap menampung aspirasi masyarakat. Dia juga belum menerima pengajuan tertulis soal wacana ini.
"(Pembentukan) Papua Selatan baru lisan tapi belum tertulis, kami ingin melihat kajian tertulis,” ujar Tito, di Jayapura, Papua, Minggu, 1 Desember 2019.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebut kawasan Papua dan Papua Barat idealnya dipecah menjadi tujuh provinsi. Pasalnya, 'Bumi Cenderawasih' dihuni tujuh suku besar.
"Kita baru punya dua sekarang dan saya kira kalau kita melihat dinamika yang terjadi hingga saat ini tidak ada kata lain," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2019.
Tujuh suku besar di 'Bumi Cenderawasih' meliputi Mamta, Saereri, Anim Ha, La Lago, Mee Pago, Domberai, dan Bomberai. Domberai dan Bomberai menduduki wilayah adat di Papua Barat, sedang lima suku lainnya di Papua.
Namun, pemekaran ini terhambat moratorium yang sampai sekarang belum dicabut. Salah satu cara mencabut moratorium itu dengan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
